executive summary penelitian papua tahun 2011 kebijakan keamanan militer di papua dan implikasinya terhadap HAM

I. LATARBELAKANG

Papua adalah daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik nasional dan internasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman. Papua terus bergejolak sejak berada di bawah administrasi pemerintahan Indonesia untuk pertama kali melalui penyerahan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Mei 1963. Selanjutnya Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, yang kemudian dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 dalam sidang tanggal 19 Nopember 1969. Namun hasil ini tidak menghilangkan konflik.

Sejak awal, baik saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum PEPERA atau sesudah Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara, mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua. Bahkan, pendekatan ini juga dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok di Papua yang sejak awal menolak integrasi Papua ke Indonesia dengan jalan damai.

Dalam kenyataannya, penanganan konflik Papua tidak berubah walaupun rezim telah beberapa kali berganti. Hal itu bisa dilihat dengan belum adanya perubahan signifikan kebijakan pusat setelah 50 tahun lebih integrasi Papua ke Indonesia. Faktanya pendekatan keamanan dan militer masih dipertahankan dan digunakan dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, ketika terjadi perubahan politik di aras nasional seiring tumbangnya rezim orde baru tahun 1998, penanganan konflik Papua tidak beranjak dari pola pendekatan di atas. Kendati tahun 2001 pemerintah pusat yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Megawati Sokarnoputri memberikan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai suatu insentif politik terhadap Papua melalui pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, namun ia tidak menandakan sebagai gejala adanya perubahan pola penanganan Papua, karena kenyataannya pendekatan yang bertumpu pada penggunaan aparat TNI masih diberlakukan. Tetap berlanjutnya pendekatan ini terhadap Papua mencerminkan sikap setengah hati dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik antara Jakarta-Papua secara damai dan tanpa kekerasan.

Pemerintah pusat nampak tidak belajar dari konflik serupa yang pernah dihadapi di daerah lain sebagai pelajaran untuk menuntaskan masalah Papua. Pengalaman lain itu merujuk pada konflik di Timor-Timor yang pada 1999 telah memperoleh kemerdekaan penuh setelah digelar referendum, atau konflik Aceh yang dapat diselesaikan melalui jalan dialog pada 2005. Terkait itu, tidak terlihat ada upaya transfer pengalaman dari kedua daerah itu ke Papua. Berlanjutnya pendekatan keamanan di Papua ini menimbulkan banyak persoalan. Fakta di lapangan menunjukan bahwa pendekatan ini berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tidak ada perubahan baik sebelum dan sesudah reformasi, atau juga sebelum dan sesudah Otsus diberlakukan. Warga dan tokoh Papua seringkali menjadi sasaran ancaman dan kekerasan aktor keamanan, terutama mereka yang dianggap kritis terhadap kebijakan Jakarta (baca: pemerintah pusat).

Berlanjutnya pendekatan keamanan di Papua dapat dilihat melalui sejumlah indikasi di lapangan. Hal ini menjadi pertanyaan, mengapa perubahan politik dan rezim ke arah yang lebih demokratis tidak berkorelasi dengan penanganan konflik Papua? Meski di lain pihak, Indonesia telah mempunyai pengalaman menghadapi masalah serupa seperti di Timor Leste dan Aceh, namun kenapa pengalamaan di kedua daerah ini terutama di Aceh, tidak dijadikan sebagai pelajaran penting dan berharga untuk ditransfer ke dalam penanganan konflik Papua? Kontradiksi ini menjadi pertanyaan besar. Karena itu, ketika kekerasan di Papua terus terjadi dan merebak, tidak salah jika tafsir terhadap berbagai persitiwa tersebut kerap dilekatkan dalam bingkai berkelanjutan pendekatan keamanan yang menekankan dimenasi militer.

II. DINAMIKA KEBIJAKAN KEAMANAN DI PAPUA

A. Jejak Kebijakan dan Pelibatan Militer sebelum Reformasi

Penerapan pendekatan keamanan yang melibatkan pengerahan aparat TNI dalam menangani Papua sesungguhnya telah lama berjalan. Dilihat dari jejaknya, hal itu bisa ditelusuri hingga sejarah awal integrasi Papua ke Indonesia. Menilik sedikit ke belakang, titik permulaan dari kehadiran militer Indonesia di Papua dapat ditelusuri hingga era Orde Lama ketika Presiden Soekarno pada 1961 memproklamirkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan wilayah Papua yang ketika itu masih bernama Irian Barat dari penguasaan Belanda. Lebih lanjut, pada 1962 pemerintah menggelar operasi militer yang dikenal Operasi Mandala. Operasi ini merupakan titik permulaan dari kehadiran militer Indonesia di Papua dan seterusnya. Dengan membaca sejarah operasi ini, maka dapat dilihat bahwa kehadiran aparat militer Indonesia di Papua sesungguhnya dimulai beberapa tahun sebelum Papua secara resmi diakui sebagai bagian dari NKRI tahun 1969.

Fase awal kehadiran TNI di Papua adalah ketika Indonesia mengirim bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagain wilayah Papua dari Belanda dan kemudian daerah itu dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua. Lebih lanjut, sejak operasi awal ini keberadaan aparat militer Indonesia di Papua kian terasa dan terus diperkuat. Di antaranya pada 1962 misalnya, Indonesia membentuk Kodam XVII/Irian Barat meski saat itu Indonesia belum memiliki kewenangan penuh terhadap Papua. Karena alasan ini, maka tugas Kodam Papua ketika itu diarahkan untuk mengawasi kerja UNTEA dan juga penduduk Papua yang pro-kemerdekaan yang saat itu sesungguhnya telah ada.

Kalau melihat operasi militer di awal ini, nampak bahwa yang menjadi “musuh” dan target operasi dari militer Indonesia adalah Belanda yang menguasai Papua. Operasi militer yang dijalankan di masa Soekarno bertujuan untuk “membebaskan” Papua dari tangan dan kekuasaan Belanda. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, tercatat ada tiga tahapan operasi militer. Selain infiltrasi sebagaimana telah disinggung di atas, berbagai operasi militer juga dilakukan dalam dua fase lainnya, yakni saat fase eksploitasi dan fase konsolidasi.

Ketika terjadi peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, kebijakan operasi militer di Papua tetap dilanjutkan. Di masa ini upaya penguatan dan penambahan aparat militer di Papua juga terus dilakukan. Berbagai operasi militer dijalankan. Namun demikian, nampak ada perbedaan antara fase operasi militer di awal dengan di masa Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dalam target operasinya. Sebagai perbandingan, jika pada fase sebelumnya yang menjadi “musuh” dan target adalah Belanda, pada masa Orde Baru dan seterusnya hingga sekarang, yang menjadi target operasi adalah kelompok pro-kemerdekaan Papua. Hal itu bisa dilihat dalam berbagai operasi yang digelar di awal Orde baru seperti untuk memenangkan jalannya PEPERA dan upaya mengkonsolidasikan kekuasaan Indonesia di Papua. Dengan melihat konteks dan tujuannya, tujuan operasi militer pasca integrasi secara utama ditujukan untuk menjaga tapal batas NKRI dari apa yang disebut “kelompok separatis”.

Lebih lanjut, memasuki era reformasi, kondisi Papua tidak berubah. Kendati ada sejumlah langkah baru, namun keadaan di Papua tidak berubah total. Memang tahun 1998 Panglima TNI yang ketika itu dijabat oleh Jenderal TNI Wiranto mengeluarkan pernyataan secara formal berupa permintaan maaf dan pencabutan status Papua sebagai daerah operasi militer (DOM), namun langkah tersebut tidak merubah kondisi Papua. Karena kenyataannya pola dan karakteristiknya tetap tidak berubah. Kebijakan militer yang mulai dijalankan sejak integrasi Papua tetap berlanjut pada masa reformasi dengan tujuan utamanya seperti di masa Orde Baru, yakni menumpas “kelompok separatisme” di Papua. Paska integrasi kelompok ini menjadi target operasi. Bahkan, kini meluas tidak hanya terhadap perlawanan bersenjata akan tetapi juga terhadap mereka yang tidak bersenjata.

B. Kebijakan Keamanan pada Masa Reformasi

Sekuritisasi Masalah Papua

Berlanjutnya penggunaan pendekatan keamanan di Papua pada masa reformasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan cara pandang pusat yang tidak berubah dalam melihat persoalan Papua. Konstruksi pusat tentang Papua selama ini lebih didominasi oleh paradigma dan cara pandang yang menilai bahwa sebab konflik Papua utamanya adalah persoalan separatisme sehingga pendekatan penyelesaiannya lebih cenderung mengedepankan pola pendekatan keamanan dengan pelibatan militer melalui operasi militer. Pandangan ini membawa pada sekuritisasi Papua. Sekuritisasi ini telah menjadi paradigma yang mengakar dalam benak elit pemerintah dan aktor keamanan dari masa lalu hingga masa kini. Masalah cara pandang ini banyak disorot oleh banyak kalangan dan tokoh-tokoh di dalam dan di luar Papua. Pada titik ini, kebijakan keamanan di Papua dinilai sebagai penjabaran dari bagaimana negara melihat Papua. Masalahnya, cara pandang ini tidak bergeser, sehingga pola penanganan Papua juga tidak berubah, yakni tetap mengedepankan pendekatan keamanan.

Pada tataran praktis, sekuritisasi Papua dapat dilihat dari beberapa indikator yang antara lain: Pertama, masih terus digunakannya dan dikedepankannya pendekatan serta kebijakan keamanan dengan melibatkan militer dalam penyelesaian konflik di Papua oleh pemerintah pusat; Kedua, masih berjalannya operasi militer di Papua yang tidak jarang  berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana terlihat dalam kasus Puncak Jaya; Ketiga, masih diteruskannya pengiriman pasukan non-organik ke Papua; Keempat, perluasan dan penambahan struktur komando teritorial baru di Papua; Kelima, pembangunan pos-pos TNI di sekitar pemukiman sipil dan wilayah sipil lainnya; Keenam, adanya penumpukan dan penyimpangan anggaran untuk TNI terkait dengan operasi yang dilakukan TNI yang berasal dari APBN, APBD dan perusahaan swasta seperti Freeport; dan Ketujuh, adanya rencana pembangunan gelar kekuatan TNI yang baru di Papua semisal rencana pembentukan divisi tiga Kostrad di Sorong.

Pemerintah pusat dan terutama TNI seharusnya dibebaskan dari cara pandang yang cenderung melihat masalah Papua sebagai masalah keamanan. Paradigma ini bermasalah karena ia tidak bisa mendalami, atau cenderung mengabaikan kompleksitas akar konflik Papua. Bahkan, dari keterangan dari informan di Papua, ada dugaan bahwa issu separatisme di Papua ini juga dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya untuk kepentingan karir, golongan, kenaikan pangkat, dan lain-lain.

Berdasarkan studi LIPI, ada empat (4) sumber konflik Papua, yakni: Pertama, sejarah intergrasi, status dan identitas politik; Kedua, problem kekerasan politik dan pelanggaran HAM; Ketiga, problema kegagalan pembangunan; dan Terakhir, persoalan marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan Otsus. Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura mengemukakan empat sumber konflik di Papua, yakni: Pertama, suasana peralihan (budaya). Kedua, suasana kependudukan. Tingginya arus transmigrasi ke Papua telah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi penduduk asli. Ketiga, suasana sosial ekonomi dan kesejahteraan. Keempat, suasana sosial-politik berupa tidak terpenuhinya hak-hak dasar. Sementara menurut Komnas HAM, masalah mendasar di Papua “ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan serta semakin menonjolnya masalah ketidakadilan dan terjadinya diskriminasi secara politik, ekonomi dan sosial yang dialami rakyat Papua”.

Paparan di atas menunjukkan kompleksitas akar konflik Papua. Namun, kompleksitas ini terkesan disederhanakan hanya menjadi issu separatisme akibat paradigma yang lebih menekankan bacaan akar konflik Papua hanya sebatas persoalan separatisme. Kongklusi yang muncul dari cara pandang ini yang lebih mendominasi narasi di balik pembentukan kebijakan pusat di Papua. Sementara itu, narasi lainnya sebagai alternative cenderung tidak terlihat.

Lebih lanjut, masalah berikutnya yang mendasari keberlanjutan kebijakan keamanan di Papua adalah tidak berubahnya paradigma keamanan. Misalnya bagaimana pemerintah pusat dan TNI mendefinisikan “keamanan” di Papua. Pemerintah pusat dan juga TNI selama ini lebih berpijak pada “keamanan Negara”. Paradigma ini lebih menekankan dimensi keamanan yang hanya terfokus pada usaha mempertahankan kedaulatan dan batas-batas teritorial negara dan cenderung berdimensi militer. Konsep keamanan ini mengasumsikan supremasi kekuatan militer sebagai sarana untuk melindungi kedaulatan Negara. Dengan paradigm demikian, maka logika pelibatan aparat TNI menjadi tak terhindarkan lagi di Papua. Sementara itu, konsep keamanan manusia yang merupakan konsep alternative di luar konsep keamanan negara yang menekankan keamanan individual warga sebagai manusia, cenderung diabaikan.

Persoalan yang muncul dari penekanan pada paradigma keamanan yang menekankan dimensi kewilayahan dan militer adalah munculnya wajah kebijakan keamanan yang represif. Atasnama “keamanan Negara”, keamanan warga diabaikan. Berdasarkan fakta dan kesaksian berbagai narasumber, bentuk kebijakan yang menekankan dimensi keamanan Negara masih dipakai meski intensitasnya tidak berlangsung seperti di masa Orba. Secara pendekatan berubah dimana pendekatan keamanan masih diutamakan dari pendekatan yang lain.

 

Ketidakpercayaan antara Jakarta-Papua

Saat ini relasi Jakarta-Papua diselimuti oleh ketidakpercayaan dan sikap saling mencurigai. Pusat misalnya, mencurigai setiap gerak separatisme di Papua. Begitu juga sebaliknya, Papua melihat Jakarta penuh tipu. Persoalan sikap yang saling mencurigai dan ketidakpercayaan ini tidak muncul dari ruang kosong. Di antaranya hal itu tumbuh akibat dari problem sekuritisasi persoalan Papua dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, persoalan sikap saling curiga mencurigai dan silang ketidakpercayan secara praktos telah menghambat relasi Jakarta dan Papua. Sayangnya, persoalan ini tidak pernah diatasi sejak Papua diintegrasikan ke dalam wilayah NKRI. Di mata orang Papua, pemerintah dinilai sebagai penipu; lain di kata lain pula di tindakan. Sebaliknya, pemerintah juga tidak mempercayai orang Papua. Hal itu misalnya tercermin dari kecurigaan yang berlebihan yang mengejawantah dalam bentuk stigma bahwa orang Papua adalah separatis.

Kecenderungan sikap pusat yang penuh curiga dan ketidakpercayaan terhadap orang Papua secara terbuka dapat dilihat jika mengamati sejumlah pernyataan elit pusat Jakarta terutama dari kalangan TNI. Bahkan, kelompok yang menyuarakan issu HAM terkait dengan berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua juga tidak luput dari stigmatisasi sebagai kelompok separatis.

Potensi Kekerasan oleh Aparat

Menjadi persoalan ketika prasangka separatis juga menyebar dan mengkonstruk isi kepala aparat TNI yang bertugas di lapangan. Berbagai fakta memperlihatkan prasangka ini tidak semata tertanam di elit, prajurit TNI di bawah juga memperlihatkan tendensi serupa. Kian buruk karena mengejawantah dalam bentuk sikap dan tindakan. Dari segi sikap, tendensi ini membentuk konstruksi negative dalam memandang orang Papua dan melahirkan sikap penuh curiga. Muncul stigma memandang orang Papua sebagai separatis yang dalam realitasnya melahirkan persoalan. Secara tindakan muncul pola tindak yang eksesif dan represif.

Saat ini anggota TNI di Papua mempunyai pandangan mereka menghadapi separatis sebagai musuh Negara. Mereka harus selalu bersiaga supaya tidak dibunuh oleh musuh dan sebaliknya harus membunuh musuh itu terlebih dahulu. Pada titik ini, orang Papua tidak dipandang sebagai warga Negara karena mereka lebih dilihat sebagai separatis dan musuh Negara. Saat ini aparat TNI di Papua memiliki dalil operasi yakni, “setiap orang Papua adalah separatis sampai dia terbukti bahwa dia bukan separatis”. Dengan dalil tersebut semua rakyat Papua dicurigai. Setiap gerak gerik orang Papua diikuti dan dibuntuti. Bahkan, aparat militer juga bisa membunuh kapan dan dimana saja dengan alasan membasmi separatis.

Hal ini terungkap dari pengalaman warga dan tokoh Papua yang secara langsung dialami dalam keseharian hidup mereka. Misalnya, orang Papua ketika pergi ke kebun harus hati-hati karena takut dianggap dan dicurigai separatis oleh aparat. Apapun yang dilakukan orang Papua akan dicurigai. Bahkan, mempertanyakan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat pun bisa dicap separatis. Orang Papua juga dianggap rendah dan tidak dihargai sebagai bagian dari warga Negara. Aparat TNI pada sisi lain menganggap dirinya sedang menjalankan “tugas suci” di Papua. Mereka bisa berkata dan melakukan apapun. Kasus penyiksaan warga Papua oleh aparat TNI di Pundak Jaya yang mencuat di video Youtube, di mana orang Papua di mata TNI dicap seperti sebagai “bajingan”, dapat menjadi bukti.

Konstruksi negative tentang Papua dan berbagai pandangan lainnya melahirkan pola identifikasi yang bersifat negative (stigmatisasi) terhadap orang Papua. Terlebih lagi para tokohnya. Istilah “orang berbahaya” digunakan untuk mengidentifikasi tokoh Papua yang dianggap pro kemerdekaan. Bahkan, aparat memiliki daftar tokoh Papua yang dicap merah dan terus menerus dikontrol atau diperiksa setiap terjadi pergantian pasukan baru.

Meski belakangan ada upaya merubah penggunaan berbagai istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi kelompok dicap separatis yang digantikan dengan istilah orang “berbeda pandangan”, istilah “kriminal bersenjata”, dan lain-lain, namun jika melihat bagaimana istilah ini dijabarkan dan ditambah dengan pola sikap, tindak, dan praktek aparat di lapangan, menunjukkan tidak ada perubahan substansial. Berbagai klaim perubahan istilah tersebut dinilai hanya retorika politik semata.

C. Kebijakan Keamanan di Papua dan Penyimpangannya

Penumpukan dan Persebaran Aparat TNI

Dari keberadaan dan persebarannya di seluruh wilayah Papua, TNI menunjukkan dominasi atas wilayah Papua. Terlebih lagi matra darat (TNI AD). Berdasarkan berbagai kesaksian warga, aparat TNI hadir di banyak ruang dan wilayah di Papua. Mulai dari perbatasan Negara hingga ke dalam perkampungan warga. Kendati semua matra TNI dikirim ke Papua termasuk TNI AL dan AU, tetapi dalam prakteknya pola pendekatan keamanan ini lebih ditumpukan pada matra darat yang diketahui paling mendominasi di Papua daripada matra lainnya. Secara kuantitas memang tidak diketahui berapa jumlah TNI di Papua. Namun, di awal reformasi terlihat ada upaya penambahan pasukan TNI ke Papua. Misalnya kebijakan Panglima TNI pada Oktober 2003 yang memerintahkan digelarnya 4 batalion baru ke Papua sebagai tambahan jumlah tentara yang sudah ada sebelumnya berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Pengiriman empat batalion baru itu bertugas menjaga objek-objek vital strategis di Papua (khususnya daerah pertambangan), wilayah perbatasan, kota Jayapura dan sekitarnya.

Secara umum, penerapan kebijakan keamanan melalui pelibatan TNI dalam menangani konflik Papua ditopang oleh berbagai kesatuan yang sifatnya organik maupun non organik. Kesatuan organik TNI seperti dalam angkata darat misalnya, umumnya merujuk pada satuan yang melekat dalam struktur komando teritorial. Kesatuan yang bersifat organik ini misalnya melekat dalam struktur Koter mulai dari Kodam hingga Kodim.

Selain kekuatan organik, di Provinsi Papua juga digelar berbagai kekuatan TNI yang bersifat non-organik. Misalnya adalah satuan Kopassus atau bantuan pasukan dari batalyon-batalyon infanteri dari Kodam-Kodam yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan. Di antara pasukan non organik di Papua, tercatat Kopassus merupakan pasukan yang paling mendapatkan sorotan di Papua. Banyak warga Papua yang meminta agar Kopassus ditarik dari Papua. Apalagi pasca keterlibatan Kopassus dalam kasus pembunuhan Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Belakangan, Kopassus diduga juga melakukan operasi pada 2007 berdasarkan dokumen rahasia yang bocor. Satuan ini disinyalir melakukan berbagai operasi. Mulai operasi militer, mata-mata, dengan target warga sipil dan tokohnya.

Dominasi TNI khususnya AD di Papua nampak jika melihat persebarannya. Bukan hanya melalui Komando Teritorial mulai dari tingkat Kodam hingga level bawah seperti Koramil, berbagai pos TNI juga dibentuk di sejumlah lokasi di Papua. Tidak hanya di wilayah perbatasan, namun juga dilakukan di tengah atau berdekatan dengan warga. Banyak kesaksian warga yang menunjukkan persebaran ini. Misalnya keberadaan pos-pos TNI yang ada di hampir setiap kampung di Papua dan sejumlah lokasi sipil lainnya. Pos-pos TNI ini dibangun secara permanen. Keberadaan pos-pos TNI secara detail dijabarkan oleh Pater Neles. Misalnya pos keamanan di sepanjang perbatasan Negara antara Indonesia dan Papua New Guinea; pos keamanan di sekitar perusahaan; dan pos keamanan yang dibangun di tempat yang dipandang rawan. Selain itu, ada juga sejumlah pos terselubung. TNI yang menempati pos ini tidak menggunakan seragam militer. Pos keamanan ini misalnya pos-pos Kopassus yang dibentuk di setiap Kabupaten dan kota-kota kecil, serta strategis di Papua.

TNI selama ini menggunakan alasan wilayah Papua sebagai alasan untuk penambahan pasukan TNI ke Papua. Dalam konteks perluasan Koter, pemekaran menjadi jalan untuk perluasan tersebut. Hal itu dimanfaatkan karena pada dasarnya struktur Koter dibangun dengan cara menduplikasi model struktur birokrasi pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga level bawah. Di daerah hasil pemekaran di Papua sejumlah Koter baru dibentuk.

Kesaksian narasumber di lapangan menyatakan bahwa seiring maraknya pembentukan Kabupaten baru di Papua, TNI pun membuka komando-komando baru. TNI mendirikan Korem yang membawahi Kodim. Di setiap Kabupaten didirikan Kodim baru karena setiap Kabupaten mesti ada Muspida dimana Kodim atau Dandim sebagai salah satu anggotanya. Suatu Muspida tidak lengkap tanpa adanya Dandim. Maka pembentukan Kodim dipandang sebagai suatu keharusan. Dengan demikian, semakin banyak Kabupaten baru yang dibentuk maka akan semakin bertambah pula kemunculan Kodim-Kodim baru di Papua. Kerangka yang sama juga berlangsung pada level pemerintahan di bawahnya, seperti di Kecamatan dengan dibentuknya sejumlah Koramil baru. Perluasan Koter dan merebakknya pos-pos militer di Papua ini sesungguhnya tidak sejalan dengan keinginan warga Papua yang telah sejak lama menolak. Mereka menuntut agar Koter dihapuskan.

Dengan melihat keberadaan dan perluasan Koter serta pembangunan berbagai pos militer di sejumlah lokasi di Papua mencerminkan pola penguasaan wilayah sebagai cara yang dijalankan oleh TNI dalam konteks penanganan “ancaman separatisme” Papua. Pola ini seakan mengasumsikan suatu logika bahwa dengan semakin banyak aparat keamanan atau TNI yang disebar di seluruh wilayah Papua maka akan semakin aman kondisi yang tercipta. Dengan dengan, penumpukan dan persebaran aparat TNI dilakukan yang membuatnya kian mendominasi di setiap jengkal wilayah Papua.

Sejalan dengan dominasi itu, peran TNI di Papua juga besar dan meluas. Jika dilihat, bukan hanya terkait tugas pokoknya, tetapi juga mencakup bukan tugas pokoknya. Terkait peran TNI di Papua, kita bisa mengamati dalam berbagai bentuk. Mulai menjaga perbatasan Negara, operasi intelijen, penyergapan, hingga operasi-operasi teritorial. Bahkan, TNI dapat dikatakan hampir memasuki semua sektor kehidupan di Papua. Termasuk juga ruang yang seharusnya aparat sipil berperan. Untuk peran sosial misalnya dibungkus dengan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dilaksanakan di sejumlah desa. Dengan program ini TNI dapat masuk ke sejumlah perkampungan warga. Selain itu, TNI juga memiliki keinginan untuk dilibatkan dalam ruang yang seharusnya polisi berperan seperti dalam penanganan konflik sosial (horizontal) di Papua.

Pendekatan Represif yang terus Berjalan

Lebih lanjut, meskipun ada pernyataan petinggi TNI bahwa mereka akan menggunakan pendekatan persuasive pada warga Papua, tetapi dalam realitasnya pola represi masih melekat dan terus digunakan dalam setiap operasi yang dilakukan di Papua. Merebaknya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM seperti dipaparkan di Bab sebelumnya, sesungguhnya adalah buah dari kecenderungan pola represi yang masih berjalan.

Kecenderungan pola ini pertama-tama dapat kita baca dari jenis kesatuan yang dikirim ke Papua dimana secara dominan banyak diisi oleh kesatuan yang sifatnya untuk tempur. Misalnya adalah Kopassus. Dari aspek operasi, pola-pola represi ini banyak dialami oleh warga Papua. Bentuknya sangat beragam. Mulai kekerasan fisik, tindakan sewenang-wenang, pembunuhan, penghilangan, serta intimadasi dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Dengan melihat berbagai kasus itu, memperlihatkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang berubah dalam pola tindak TNI yang masih mengedepankan pendekatan represif. Sikap dan perilaku TNI sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak perubahan antara saat ini dengan 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.

Masyarakat Papua banyak mengeluhkan kehadiran TNI yang ada di sekitar mereka. Misalnya persebaran mereka berdekatan dengan pemukiman warga menimbulkan masalah. Dari berbagai cerita warga, keberadaan aparat TNI yang dekat dengan warga ini menimbulkan banyak masalah. Tidak sedikit warga di Papua menceritakan pengalaman pahit dan buruk dari perlakuan aparat TNI. Misalnya, ada salah satu peserta yang mengungkapkan bahwa mereka tidak aman untuk bergerak kemana-mana karena takut untuk membunuh. Ada juga warga yang takut dan trauma akibat penyergapan di rumah. Warga bisa dipukul dan dituntut kerja untuk kepentingan TNI jika melakukan kesalahan.

Korban represi ini umumnya dialami oleh masyarakat bawah. Terlebih lagi di daerah pedalaman yang akses informasi dan komunikasinya terbatas. Menurut keterangan sejumlah sumber di Papua, dapat dikatakan bahwa aparat begitu maha kuasa dan dapat berbuat apa saja terhadap warga. Tidak sedikit orang ditekan dan kehidupan mereka di kampung dikuasai oleh aparat TNI yang ada di sekitarnya. Di luar berbagai kasus yang disebutkan di atas, tentu saja masih banyak berbagai kasus lainnya yang diceritakan oleh warga, kendati tidak semua dari kasus tersebut mencuat ke permukaan atau terpublikasi di berbagai media.

Penyimpangan Anggaran TNI di Papua

Dalam dominasi ini terbuka peluang penyimpangan dilakukan oleh TNI di Papua. Misalnya berkaitan dengan anggaran untuk TNI. Berdasarkan Undang-Undang Pertahanan, anggaran untuk bidang pertahanan harus dilakukan secara terpusat. Dengan kata lain, hal ini menjadi kewenangan pusat. Karena itu, tidak bisa dan tidak dibenarkan TNI mengupayakan anggaran bagi pelaksanaan tugasnya di luar APBN. Namun demikian, penyimpangan dalam konteks anggaran untuk pemenuhan kebutuhan TNI diakui atau tidak terjadi di Papua. Salah satu bentuk penyimpangan ini berkaitan anggaran TNI melalui APBD di Papua, meski tidak ada penjelasan secara tertulis bahwa anggaran itu dialokasikan untuk TNI.

Dugaan alokasi APBD di Papua ini misalnya dikemukakan oleh salah satu sumber di Papua yang mengatakan aparat TNI tanpa malu-malu bisa meminta anggaran. Menurutnya, pada umumnya Bupati-bupati memberikan uang ke Dandim atau Satgas. Meski para Bupati itu mengeluh, namun mereka takut. Dalam pelaporannya, anggaran yang diberikan ke TNI ini dimasukan ke proyek lain. Kasus yang paling jelas baru-baru ini adalah alokasi anggaran daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk operasi militer oleh TNI di wilayah ini.

Selain melalui APBD sejumlah Kabupaten di Papua, penyimpangan juga terjadi dengan adanya alokasi anggaran untuk TNI melalui perusahaan swasta di Papua. Misalnya alokasi anggaran dari PT. Freeport untuk TNI. Indikasi adanya alokasi anggaran dari Freeport ini misalnya dapat dilihat dalam laporan tahunan 2008, PT Freeport menyatakan telah membayar sebanyak US$ 9 juta sebagai bentuk “Support Cost” langsung kepada TNI dan Polisi untuk operasi penjagaan di areal perusahaan tersebut. “Support Cost” yang dimaksud termasuk dukungan logistik, prasarana serta biaya-biaya tambahan untuk keperluan operasi pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.

Lebih lanjut, adanya anggaran TNI yang diperoleh dari APBN dan luar APBN di Papua adalah cermin dari dominasi pendekatan keamanan di Papua mengingat operasi militer membutuhkan adanya ketersediaan anggaran. Itu artinya, dengan anggaran yang berlipat untuk TNI di Papua menjadi bukti bahwa dominasi dan eksistensi operasi TNI di Papua terus berlanjut hingga masa kini.

Politik Karir Militer di Wilayah Konflik

Penugasan di wilayah konflik seperti Papua menjadi tahapan penting dan krusial bagi keberlanjutan karir di kemiliteran(TNI). Selain itu, kesatuan yang ditugaskan di wilayah konflik nampaknya menunjukkan juga adanya pola penugasan spesifik. Terutama untuk penunjukkan sejumlah posisi pejabat senior territorial. Hal itu misalnya nampak di Papua. Kecenderungan ini misalnya dikemukakan oleh Matthew N Davies. Dalam kaitan itu, pola tersebut dapat dilihat dari adanya latar historis penugasan yang menunjukkan kemiripan yaitu: penugasan di Aceh, Timor Timur, Ambon, dan Papua, dengan kesatuan yang dikirim kental dengan latar belakang pasukan Kostrad dan Kopassus.

Beberapa contoh bisa dilihat. Beberapa perwira di tubuh Kodam Cendrawasih saat ini yang berlatarbelakang Kopassus bisa dilihat dari latarbelakang Pangdamnya sendiri yakni, Mayjen TNI Erfi Triassunu. Latarbelakang serupa juga dapat diidentifikasi pada Pangdam terdahulu seperti Mayjen TNI Hotman Marbun, yang juga tercatat pernah menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Maleo di Irian Jaya yang sekarang menjadi Papua pada tahun 1994. Sementara itu, latarbelakang serupa juga ditemukan di level Korem di Papua. Misalnya Kolonel Inf Daniel Ambat yang menjabat Danrem 172/PWY.

Lebih lanjut, Davies juga berargumen bahwa pos penugasan di jabatan-jabatan strategis di kawasan Papua juga merupakan jabatan yang memiliki nilai diplomatik tinggi untuk karier para perwira TNI. Pada masa lalu, Jhony Lumintang yang pernah menjabat Kodam di Papua (20 Agustus 1996-6 April 1998) yang ketika itu bernama Kodam Trikora, dalam karirnya lebih lanjut kemudian menjadi Pangkostrad dan beberapa jabatan lain di Mabes TNI. Hal itu juga dapat dilihat dari latar historis beberapa pemimpin TNI saat ini, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toissutta pernah menjadi Pangdam Trikora tahun 2005.

Beberapa pejabat TNI di Papua sebelumnya juga pernah menjabat di beberapa daerah konflik. Misalnya sebelum George Toissutta menjabat sebagai Pangdam di Jayapura, ia pernah menjabat sebagai Pangkoops pada masa darurat militer/sipil di Aceh. Selain itu, Aznyn Yusri Nasution yang juga pernah menjabat sebagai Pangdam Cendrawasih (2008-November 2009) juga sempat berkarir di Aceh yakni sebagai Komandan Korem 011 Lilawangsa Lhokseumawe. Sementara Pangdam Cendrawasih saat ini, Mayjen TNI Erfi Triassunu (12 November 2010-sekarang), juga pernah bertugas di Aceh dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda dan Kepala Pos BIN Aceh.

D. Legitimasi dan Justifikasi Peran TNI

Reproduksi “Ancaman Separatisme”

Salah satu pola yang biasa dipakai oleh pusat terutama oleh TNI untuk melegitimasi peran mereka di Papua adalah dengan cara mereproduksi ancaman separatisme Papua. Dalam berbagai kesempatan terutama melalui media public, konflik Papua acapkali dilekatkan dengan issu “ancaman separatisme”, keberadaan organisasi Papua merdeka, atau ancaman kedaulatan dan keutuhan Negara. Lebih jauh, jika dilihat pada ujung pangkalnya, berbagai pernyataan itu secara tersirat selalu dibarengi oleh penegasan peran TNI di Papua. Dengan memainkan issu keamanan, keberadaan TNI menjadi terlegitimasi. Salah satu sumber di Papua misalnya menyatakan bahwa dengan memainkan tensi kondisi di Papua yakni seolah-olah ada kekacauan, pengibaran bendera bintang kejora, gerakan OPM dan penyerangan, dan lain-lain, negara akan bilang aparat keamanan dibutuhkan di Papua.

Pertanyaannya, bagaimana menghubungkan antara berbagai pernyataan tersebut dengan kebijakan keamanan dan pelibatan TNI di Papua? Dalam setiap paparan persepsi “ancaman keamanan dan separatisme di Papua, setiap itu pula kerap dibarengi dengan upaya penegasan tugas dan peran-peran TNI. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah pernyataan elit TNI berkaitan dengan ancaman keamanan dan separatisme di Papua. Dalam konteks itu, ketika issu ancaman separatisme muncul maka secara logis ia akan menarik issu atau masalah kedaulatan dan integritas NKRI. Karena sudah menyangkut masalah itu, maka TNI seringkali merasa diri harus terlibat atau dilibatkan dalam penanganan konflik Papua.

Konstruksi TNI sebagai Sang “Messiah”

Lebih lanjut, selain dinamika eksternal yang mewujud dalam pendefinisian ancaman, pola pelegitimasian TNI di Papua juga didorong oleh faktor TNI sendiri. Hal ini berkaitan dengan doktrin dan jati diri TNI yang membuatnya merasa diri harus terlibat dalam semua urusan Negara. Hingga kini ideologi “white man’s burden” yaitu tugas suci orang kulit putih untuk menjajah seluruh dunia untuk membawakan peradaban dan memberikan contoh kebudayaan sesungguhnya sambil mengangkat jenis kehidupan yang lebih bermartabat, masih mengakar di TNI. Ideologi ini mengejawantah dalam “tugas keramat” TNI terutama angkatan darat.

Kecenderungan itu bisa dibaca dalam setiap pernyataan elit TNI. Bahwa TNI acapkali mendefinisikan diri sebagai sang juru selamat yang di pundaknya mengemban tugas suci dan luhur menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. TNI merasa harus terlibat atau dilibatkan dalam hal penanganan konflik Papua karena dalam persepsinya ancaman Papua menyangkut masalah kedaulatan NKRI yang tengah terancam oleh separatisme. Konstruksi TNI sebagai sang “messiah” ini bisa dilihat dalam doktrin baru TNI, yakni Tri Dharma Eka Karma yang menggantikan doktrin Catur Dharma Eka Karma. Meski doktrin baru namun doktrin ini masih menyimpan ideologi “white man’s burden” di atas. Hal ini yang turut mendorong TNI merasa sebagai harus terlibat dalam semua urusan bangsa dan Negara ini.

Permasalahan mendasar dari doktrin ini belum memisahkan antara value dan virtue. Misalnya tetap dimasukannya nilai-nilai negara dalam doktrin TNI, seperti tetap menjadikan upaya “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” sebagai bagian dari doktrin TNI. Nilai itu seharusnya menjadi nilai yang harus diperjuangkann seluruh elemen bangsa, bukan hanya TNI dan tidak perlu menjadi bagian dari doktrin TNI. Pencantumannya dalam doktrin TNI bukan hanya menimbulkan kerancuan antara value dan virtue, tetapi membuka tafsir luas yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa semua masalah bangsa adalah masalah TNI, sehingga merasa penting untuk mengatasi dengan menggunakan cara TNI yang bersifat koersif.

Dengan doktrin ini TNI bisa menafsirkan bahwa semua masalah bangsa yang dalam tafsir TNI berkorelasi dengan masalah kedaulatan dan integritas NKRI dapat menjadi pembenaran dan melegitimasi TNI untuk terlibat. Dengan doktrin ini pula TNI memandang urusan Papua sebagai urusan TNI dan karena itu mereka harus dilibatkan.

III. KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Secara umum kondisi HAM belum berubah di Papua, khususnya terkait dengan pembatasan beberapa hak, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan dan pelarangan orang asing. Pelanggaran yang terjadi sangat bervariasi mulai pembatasan kebebasan berkumpul dan berpendapat, ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap masyarakat sipil, penyiksaan, penangkapan secara sewenang-wenang, pembunuhan, kekerasan seksual, hingga perampasan harta benda, dan lain-lain.

Kondisi HAM di Papua mencerminkan suatu ironi. Sebab, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terutama di masa reformasi, terjadi di tengah upaya perbaikan HAM seiring dengan bergulirnya era reformasi. Bahkan situasi HAM di wilayah ini dapat dikatakan tetap dalam keadaan buruk seiring dengan terus berlangsung kekerasan dan pelanggaran HAM. Atasnama menjaga kepentingan “keamanan Negara” dan “kedaulatan NKRI”, aparat melakukan kekerasan. Lebih lagi ada gejala pengabaian dan pembenaran terhadap hal itu.

Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tidak muncul di ruang kosong. Dalam konteks Papua, kasus-kasus itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan keamanan yang terus diberlakukan. Dengan kata lain, ketika pendekatan keamanan menjadi pilihan cara yang ditempuh untuk penanganan konflik dan terhadap setiap perbedaan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat, potensi timbulnya pelanggaran HAM selalu terbuka.

Salah satu kasus yang mencuat dan mengundang perhatian publik di dalam dan di luar Papua, misalnya pembunuhan tokoh Papua Thesy Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) pada 2001. Kasus pembunuhan tokoh Papua ini melibatkan satuan Kopassus sebagai pelakunya yang oleh pengadilan telah divonis bersalah. Sementara kasus lainnya misalnya penyiksaan yang terjadi di Puncak Jaya oleh aparat TNI. Kasus ini terpublikasi melalui video Youtube sehingga mengundang banyak perhatian baik dari dalam dan luar Papua. Di luar itu masih banyak kasus-kasus lainnya. Terlebih lagi, jika diakumulasikan dengan kasus yang tidak sampai terpublikasi.

Jika mencermati sejumlah kesaksian narasumber warga di lapangan, kekerasan dan pelanggaran HAM merupakan persoalan yang secara potensial terjadi menimpa orang Papua dalam keseharian hidup mereka. Dengan kata lain, potensi menjadi korban sangat terbuka. Terlebih lagi bagi orang Papua yang tinggal di daerah pedalaman atau terpencil. Potensinya sangat meluas. Tidak hanya berkaitan hak sipil dan politik, melainkan juga dalam hak ekonomi sosial dan budaya. Dari bentuk-bentuknya yang selama ini terjadi sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik, pembunuhan, penyiksaan, intimidasi,hingga perampasan tanah dan barang milik warga. Namun, tidak semua kasus itu terpublikasi sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya melampaui jumlah yang mencuat selama ini.

Personalisasi, Proseduralisasi, dan “Pembenaran” Kekerasan

Jika mencermati sejumlah pernyataan di pusat nampak ada upaya personalisasi setiap kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di Papua. Dalam artian, kekerasan ini kerap dikonstruksi sebagai kesalahan individual dan tidak ada korelasinya dengan kebijakan keamanan. Selain personalisasi, juga ada gejala “proseduralisasi”. Misalnya para pelaku itu lebih dipandang sebagai menyalahi prosedur atau Protap, pelanggaran disiplin, dan lain-lain. Karena itu, istilah oknum dipakai. Dalam kasus lain, juga terjadi pola pembenaran dan sikap yang cenderung permisif terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Ryamizard Ryacudu ketika menyikapi kasus pembunuhan terhadap tokoh PDP yang dilakukan oleh Kopassus.

Perluasan Target (Korban) Kekerasan oleh Aparat

Lebih lanjut, jika mencermati aspek korban dalam kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Papua, terdiri dari berbagai latarbelakang. Mereka yang menjadi korban ini mulai dari tokoh politik, agama, masyarakat, jurnalis, ORNOP, hingga warga secara umum. Fakta latarbelakang korban yang beragam ini memperlihatkan bagaimana tindakan represif yang dilakukan oleh aparat militer di Papua tidak mengenal batasan. Dalam artian, tindakan tersebut dapat mereka lakukan atau menimpa siapapun di Papua.

Faktor-faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran HAM

Tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, secara umum hal itu tidak bisa dilepaskan dari berlanjutnya kebijakan keamanan yang menempatkan pendekatan represif dalam menangani masalah Papua. Yang paling mendasar tentu saja berkaitan dengan aspek paradigma yang mensekuritisasi seluruh persoalan Papua. Masalah ini telah menumbuhkan berbagai stigma negative terhadap orang-orang Papua, ketidakpercayaan dan sikap untuk selalu mencurigai. Di lapangan, persoalan ini mengejawantah dalam bentuk pola sikap dan pola tindak yang represif.

Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua juga berkaitan dengan persoalan nilai di internal TNI yang belum berubah. Misalnya berkaitan dengan doktrin. Persoalan nilai ini seringkali membuka ruang bagi kekerasan TNI. Dan bahkan, ada kecenderungan pembenaran terhadap setiap kekerasan dan pelanggaran HAM oleh TNI, atasnama menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

Selain itu, terus berulangnya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, paling juga disebabkan oleh berbagai faktor lain, di antaranya: reformasi TNI yang tersendat, Otsus yang tidak Konsisten, ketertutupan dan Lemahnya Pengawasan terhadap Aparat Kemanan, impunitas terhadap berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, budaya Kekerasan yang masih melekat serta lemahnya pemahaman HAM di aparat, stigma Separatis terhadap warga Papua, rendahnya Kesejahteraan aparat di bawah, keterlibatan dalam berbagai bisnis di Papua, dan lain-lain.

IV. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kebijakan dan pola pendekatan yang digunakan untuk mengatasi persoalan Papua di era reformasi belum mengalami perubahan sejak Papua dinyatakan berintegrasi dengan Indonesia. Pendekatan yang digunakan didominasi oleh pendekatan keamanan dengan kebijakan menumpas apa yang disebut sebagai gerakan separatis, walaupun di era reformasi sudah menggunakan jalan politik.

Walaupun pada masa awal reformasi dikumandangkan pernyataan bahwa masalah Papua adalah masalah internal bangsa Indonesia yang dapat dan akan diselesaikan melalui proses demokrasi dan pemberian otonomi namun hal itu tidak terwujud pada tataran pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari keengganan melakukan dialog dan malah terus mengedepankan pendekatan keamanan dengan pelibatan militer melalui operasi militer (sekuritisasi) dalam penyelesaian konflik di Papua. Sekuritisasi persoalan Papua ini telah menjadi paradigma yang mengakar dalam benak elit pemerintah dan aktor keamanan dari masa lalu hingga masa kini.

Sekuritisasi Papua dapat dilihat dari beberapa indikator yakni: Pertama, masih terus digunakannya dan dikedepankannya pendekatan serta kebijakan keamanan dengan melibatkan militer dalam penyelesaian konflik di Papua oleh pemerintah pusat. Kedua, masih berjalannya operasi militer di Papua yang tidak jarang  berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana terlihat dalam kasus Puncak Jaya. Ketiga, Masih diteruskannya pengiriman pasukan non-organik ke Papua. Keempat, Perluasan dan penambahan struktur komando teritorial baru di Papua. Kelima, Pembangunan pos-pos TNI di sekitar pemukiman sipil dan wilayah sipil lainnya. Keenam, Adanya penumpukan dan penyimpangan anggaran untuk TNI terkait dengan operasi yang dilakukan TNI yang berasal dari  APBN, APBD dan perusahaan swasta seperti Freeport. Ketujuh, Adanya rencana pembangunan gelar kekuatan TNI yang baru di Papua semisal rencana pembentukan divisi tiga Kostrad di Sorong.

Kebijakan dan pola pendekatan keamanan tersebut berhubungan dengan proses reformasi keamanan dan reformasi TNI yang belum tuntas serta rendahnya profesionalisme aparat TNI melahirkan peristiwa-peristiwa kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM. Akibatnya, kondisi HAM di Papua belum berubah atau meningkat jika dibanding dengan masa sebelumnya. Masih terjadi pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan dan pelarangan bergerak, intimidasi, penangkapan, penyiksaan, kekerasan seksual, perampasan harta benda, hingga pembunuhan secara sewenang-wenang. Terhadap kasus-kasus itu tidak pernah ada proses penegakan hukum yang berkeadilan, fair dan impartial.

Kondisi suram HAM di Papua tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling jalin berkelindan. Faktor utama tentu saja adalah konflik yang tidak kunjung diselesaikan secara serius. Konflik justru berkembang semakin komplek dengan politik dan kebijakan keamanan yang menambah sekam konflik. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua adalah :

  1. Penyelesaian konflik yang berlarut;
  2. Dominasi Pendekatan keamanan (militer)/securitisasi;
  3. Reformasi TNI yang stagnan;
  4. Besarnya Jumlah aparat militer;
  5. Kebijakan Otonomi khusus yang tidak konsisten
  6. Ketertutupan dan lemahnya pengawasan;
  7. Terpeliharanya Impunitas;
  8. Budaya kekerasan dan pemahaman HAM yang lemah di TNI;
  9. Stigma separatis bagi warga Papua;
  10. Rendahnya kesejahteraan prajurit;
  11. Bisnis keamanan aparat militer; dan
  12. Penegakan hukum yang tidak adil, diskriminatif dan tidak imparsial.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Papua di masa yang akan datang diperlukan perubahan politik dan kebijakan yang mendasar. Orientasi utama politik dan kebijakan itu adalah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai sekaligus untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya pelanggaran HAM.

Penyelesaian konflik Papua secara tuntas dan peningkatan perlindungan dan penghormatan HAM di masa yang akan datang dapat dicapai melalui lima agenda kebijakan penting. Kelima agenda kebijakan itu meliputi:

(1) Percepatan reformasi Sektor Keamanan terutama Reformasi TNI.

  1. Reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31 tahun 1997
  2. Restrukturisasi Komando Teritorial dan terutama pembatasan perluasan struktur teritorial baru.
  3. Penuntasan pengambilalihan bisnis TNI
  4. Pelarangan penggunaan anggaran daerah dan angggaran diluar APBN (swasta) untuk TNI.
  5. Pembentukan UU tentang tugas perbantuan
  6. Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI
  7. Peningkatan pendidikan dan pelatihan HAM bagi anggota TNI
  8. Reformulasi doktrin TNI
  9. Harus ada perbedaan jarak antara fasilitas militer dengan fasilitas sipil (Jarak humaniter)
  10. Paradigma keamanan harus mengadopsi human security.

(2) De-sekuritisasi dan Pengurangan aparat militer di Papua.

  1. Penghentian pendekatan dan kebijakan keamanan melalui operasi militer
  2. Penarikan pasukan non-organik.
  3. Penghapusan pos-pos militer di wilayah penduduk sipil.
  4. Mengevaluasi rencana pembangunan Divisi Kostrad dan Pasmar di wilayah Papua.
  5. Penarikan pasukan TNI dari pos-pos pengamanan untuk perusahaan swasta serta penggunaan TNI untuk jasa keamanan lainnya.
  6. Penarikan seluruh prajurit Koppasus di Papua
  7. Penarikan seluruh kesatuan Intelijen militer yang non-organik di Papua
  8. Evaluasi terhadap jumlah pasukan TNI di perbatasan.

(3) Pendekatan penyelesaian konflik secara damai;

  1. Mewujudkan dialog Jakarta-Papua.
  2. Perlunya membentuk kebijakan pemerintah yang mendukung terlaksananya proses dialog.
  3. Evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

(4) Penghapusan impunitas atas pelanggaran HAM yang telah terjadi;

  1. Pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
  2. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
  3. Peningkatan status kantor perwakilan Komnas HAM menjadi Komisi Daerah HAM Papua.

(5) Penguatan otoritas sipil dan pengawasan publik.

  1. Mendesak DPR dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pendekatan kebijakan keamanan di Papua. Baik itu meliputi anggaran, operasi militer, kebijakan, dll.
  2. Mendesak Komnas HAM untuk berperan aktif dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
  3. Mendesak anggota MRP dan DPRP untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap kebijakan keamanan dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
  4. Melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan keamanan dan penegakan HAM di Papua.

(6) Pengedepanan pendekatan penegakkan hukum dengan menenempatkan polisi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan.

(7) Penegakan hukum yang tegas, fair, dan imparsial.

 Sumber: http://www.imparsial.org

Iklan

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s