RSS

Persamaan Kewenangan Otonomi Khusus Papua Dan Nanggroe Aceh Darussalam Pada Lembaga Eksekutif

04 Jun

Persamaan Kewenangan Otonomi Khusus

Papua Dan Nanggroe Aceh Darussalam

Pada Lembaga Eksekutif

No

Otonomi Khusus Papua

Otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam
1. Kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri  yaitu Provinsi Papua mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama (pasal 4); Kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri  yaitu  Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri. (pasal 9)
2. Kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan yaitu Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang Provinsi (pasal 4); Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.(pasal 142).
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Daerah setempat (pasal 27); bidang Kepegawaian Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aceh yaitu penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah, semua diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.(pasal 118)
4. Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah  Provinsi Papua (pasal 41); Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku. (pasal 214)
5. Kewenangan dalam bidang keamanan :

  1. Gubernur mengkoordinasikan kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua yang berkaitan dengan aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat (pasal 48);
  2. Menerima pertanggungjawaban Kapolda Provinsi Papua tentang pelaksanaan tugas kepolisian (pasal 48);

Memberi persetujuan pengangkatan dan Pemberhentian Kapolda (pasal 48);

Bidang Keamanan:

  1. Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.(pasal 204)

b.  Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.(pasal 204)

c. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.(pasal 205)

6. Di bidang peradilan, Gubernur memberi persetujuan/pertimbangan atas pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua (pasal 52); bidang peradilan yaitu pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.(pasal 209)
7. Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan di Provinsi Papua (pasal 56); Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan daya dan pendidikan nonformal lain melalui penetapan  kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan. (pasal 218)

Hasil Analisa Penulis

Sumber : UU. Otsus Papua & UUPA. Nanggroe Aceh Darussalam

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 4, 2010 in MATERI-MATERI

 

Tag: , , , ,

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s