RSS

Analisis Pemekaran Daerah

23 Nov

ANALISIS PEMEKARAN DAERAH

Apabila di amati kecenderungan bersarnya jumlah pemekaran daerah dan usulan pemekaran, para penggagas pemekaran daerah tentu menyambut antusias pengesahan itu, terlebih hal tersebut didasarkan pada motivasi memburu rente ekonomi dan politik kekuasaan. Namun, karena pemekaran selama ini tidak kunjung menghasilkan “buah” yang berkualitas, amatlah krusial untuk menghentikan aau setidaknya memoratorium munculnya daerah-daerah otonom baru (DOB). Sekap pemerintah pusat yang begitu akomodatif terhadap gagasan (atau desakan politis) soal pemekaran, sebenarnya bertolak belakang dengan temuan dan hasil kasjian yang dilakukan sendiri.

Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001 – 2007 yang di lakukan bappenas dan UNDP (juli 2008) menyarankan agar keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus di lakukan dengan amat hati-hati. Bahkan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mendesak pemerintah agar tidak lagi mengusulkan pembentukan daerah baru karena pemekaran berdampak negatif bagi perekonomian. Dengan tegas BPK meminta pemerintah mengevaluasi hasil pemekaran terdahulu.

Secara politik, pemekaran memudahkan pelayanan publik, akan tetapi pada prakteknya dana publik tersebut malah habis terserap untuk dana politik. Dalam praktik, demikian temuan BPK, pemekaran justru menggerogoti keuangan negara. Daerah hasil pemekaran membutuhkan investasi besar karena tidak mempunyai aset perangkat pemerintah dan infrastruktur. Pemerintah daerah hasil pemekaran menutup kebutuhan buiaya dari porsi dana pelayanan publik, seperti daerah Kalimantan Timur. Pembangunan asst daerah membutuhkan dana sebesar Rp. 900 Milyar atau sebesar total anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut (www.bpk.go.id, yang mengutip Koran Tempo edisi 27 April 2007). Bahkan, Kausar Bailusy (Kompas, 10 Maret 2007), memberi kesimpulan bahwa pemekaran daerah memakmurkan pencari jabatan  di daerah.

Pada laporan Kompas (10 maret 2007), yang mengutip pendapat Syarif Hidayat, bahwa daerah pemekaran di Indonesia sebagian besar di bentuk berdasarkan kriteria yang realistis. Lobi dan jaringan politik yang kuat membuat daerah yang sebenarnya tidak layak di mekarkan akhirnya dapat menjadi daerah otonom baru. Daerah di mekarkan berdasarkan kriteria, pernyataan, bukan kriteria kenyataan.

Menurut Syarif Hidayat (2007) dalam Murtir Jeddawi 2009, sebagian besar daerah pemekaran di bentuk atas usul sekelompok elite politik daerah, bukan atas usul masyarakat. Kelompok elite dimaksud, umumnya adalah pejabat yang ingin kembali berperan dalam panggung politik, yang sebelumnya berada di kekuasaan masa lalu. Dengan jaringan politik terbentuk hingga kepemirintah pusat, elite politik di daerah dengan leluasa mengamankan jalan. Sejak awal,  daerah pemekaran yang di usulkan seolah-olah telah memenuhi kriteria yang di persyaratkan. Untuk memenuhi persyaratan studi kelayakann, sekelompok elite politik membentuk lembaga independen bayaran, dan proses selanjutnya diikuti sampai pada penetapannya. Idealnya, pemekaran suatu wilayah harus melewati seleksi dan evaluasi yang ketat.

Kenyataan janganlah mendesakkan urgennya masa persiapan sebelum daerah baru di bentuk, pemerintah justru terkesan tidak menghindar dari tuntutan pemekaran daerah. Pada hal studi Bappenas-UNDP telah menyebut perlunya ketegasan pemerintah pusat tentang hal ini. Pasalnya secara umum, kondisi daerah otonom baru, masih tertinggal dari daerah induk (dan daerah daerah kontrol/sebanding) meski pemekaran telah berjalan lima tahun.

“Menyerahnya”  pemerintah pusat terhadap desakan pemerintah mungkin dipandang sebagai upaya politik untuk merebut hati daerah, hal yang penting untuk menjadi salah satu modal memenangi Pemilu mendatang. Politisi dalam hal ini legislatif, memiliki kepentingan politik yang tidak jauh berbeda. Sementara itu, di daerah, pemekaran terkait kepentingan, pemekaran terkait kepentingan politik ekonomi elit lokal tampak dari sejumlah studi politik ekonomi elit lokal tampak dari sejumlah studi politik lokal di Indonesia (Nordhold & Klinken 2007, eds dalam Murtir Jeddawi).

Dalam kondisi semacam itu, tentu amat sulit berharap adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat ataupun kualitas pelayanan publik di Daerah Otonom Baru.Perbedaan dampak ini lalu menguatkan pendapat, pemekaran hanya menguntungkan daerah-daerah tertentu, sementara daerah yang lain tertinggal. Berdasarkan evaluasi Depdagri, November 2006-Maret 2007, pemekaran juga cenderung menurunkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan jumlah penduduk miskin (Kompas,22/12)

Dengan demikian, pemekaran daerah tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat ataupun pelayanan publik. Studi evaluasi Bappenas UNDP menemukan pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk kedaerah otonom baru, sehingga menjadi tempat pemusatan penduduk miskin dari daerah induk ledaerah otonom baru, sehingga menjadi tempat pemusatan penduduk miskin. Tentu hal ini, membuat perbedaan kesejahteraan kian parah antar daerah, segelitir elite lokal yang terkait elite pusat dan beberapa kasus dapat juga dengan korporasi-korporasi bisnis multinasional. (Brata,2008 dalam Murtir Jeddawi). Murtir Jeddawi, 2009 (Pro Kontra Pemekaran Daerah “Analisis Empiris” )

Iklan
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 23, 2009 in MATERI-MATERI

 

Tag: , , , , , , , , , ,

One response to “Analisis Pemekaran Daerah

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s