RSS

Pendidikan Kewiraan

23 Jun

MODUL I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

 

1. Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kwarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu warga dan Negara, warga artinya anggota. Negara artinya organisasi kekuasaan. Jadi, warga Negara adalah anggota dari suatu organisasi kekuasaan yang dinamakan Negara. Warga Negara (rakyat) merupakan salah satu pilar/tiang Negara, selain wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan.

Istilah kewarganegaraan dapat diartikan hal-hal segala sesuatu yang berkenan dengan warga Negara. Istilah ini pun dipakai jika kita membicarakan hubungan warga negaraa dengan Negara. Jadi. Istilah ini pun dipakai jika kita membicarakan hubungan warga Negara dengan Negara. Jadi istilah kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum (arti yuridis) atar seorang individu dengan atau keanggotaan dari ssuatu Negara. Hubungan antara warga Negara dengan Negara bersifat emosional, bersifat formal, bersifat fungsional, dan bersifat yuridis formal.

  1. Hubungan yang bersifat emosional, pembekalan melalui nilai-nilai (melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan) sehinggaa akan tumbuh sikap –sikap seperti: bangga terhadap Negara,cinta tanah air, rela berkorban untuk nusa dan bangsa,
  2. Hubungan yang bersifat formal malalui pendidikan formal, warganegara berpengetahuan formal berkemampuan hubungan secara efektif dengan negara.
  3. Hubungan yang bersifat fungsional : menggambarkan waga Negara yang melaksanakan peran dan fungsinya dalam kehidupan bangsa dan negaranya (mengabdi kepada bangsa dan Negara melaui pekerjaannya)
  4. Hubngan yang bersifat yuridis konstitusional : hubungan warga Negara secara ikatan hukum diatur dalam UUD 1945 (hak dan kewajiban warga Negara)

Singkatnya istilah kewarganegaraan menekankan 2 hal, kesetiaan warga terhadap Negara, dan kewajiban Negara untuk melindungi warga Negara.

2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan Negara sera pendidikan pendahuluan Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

3. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

    1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sacara santun,jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga Negara RI terdidik dan bertanggung jawab
    2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam  masalah tentang kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara yang diatasi dengan pemikiran berlandaskan pancasila,wawasan nusantara,ketahanan nasional secara kristis dan bertanggungjawab.
    3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
  1. B. Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga Negara merupakan perwujudan dari hubungan warga Negara dan Negara. Hak dan kewajiban harus diperlalkukan sama pada seriap warga Negara, Artinya waga Negara jangan menuntut hak lebih dari pada kewajibannya. Sebaliknya warga Negara jangan dituntut kewajiban lebih dari pada hak-hak yang seharusnya di terima

Dalam kaitannya dengan Negara ,hubungan ini menggambarkan,bahwa disatu pihak Negara harus menjamin atau memenuhi hak-hak dai warganegara. Hak warga Negara merupakan konsekuensi logis dari hubungan Negara terhadap warganya. Negara harus mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan hak setiap warga Negara yang telah digariskan dalam pereaturan perundang-undangan. Maju atau mundurnya suatu Negara sangat ditentukan oleh warganegaranya. Oleh karenanya setiap warganegaranya harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah diatur dalam system perundang-undangan yang berlaku.

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara adalah sebagai berikut :

  1. Pasal 27 ayat 2 : hak warga Negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  2. Pasal 27 ayat 3 : hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara
  3. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga Negara untuk berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
  4. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya
  5. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan adanya hak kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
  6. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
  1. C. Hak dan kewajiban bela Negara
  1. Pengertian bela Negara

Pembelaan Negara atau bela Negara adalah tekad,sikap dan tindakan warga Negara yang teratur,menyeluruh,terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara Indonesia,serta keeyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideology Negara kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman,baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yiridiksi nasional,serta nilai –nilai pancasila dan UUD 1945.

  1. Dasar hukum pembelaan Negara

UUD 1945 : Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1

  1. Asas demokrasi dalam pembelaan Negara

@ Setiap warga Negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku

@ Setiap warga Negara harus turut serta dalam pembelaan Negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

  1. Motivasi dalam pembelaan Negara

@ Pengalaman sejarah perjuangan RI

@ Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis

@ Keadaan penduduk yang besar

@ Kekayaan sumberdaya alam (SDA)

@ Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan

@ Kemungklinan timbulnya ancaman perang

  1. D. Demokrasi Indonesia

 

  1. 1. Arti Kata Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demokratos (Yunani) Demo artnya Rakyat, dan Kratos/kratein artinya pemerintahan/kekuasaan, jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Secara popular demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mengadung nilai-nilai,seperti seperti : pengakuan terhadap perbedaan dimasyarakat,adanya cara penyelesaian trhadap perbedaan perbedaan dengan cara damai,tertib,adil dan beradab, kedaulatan rakyat, kekuatan mayoritas,pengakuan hak-hak minoritas,jaminan terhadap hak azasi manusia (pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia),pluralisasi social,ekonomi dan politik

  1. 2. Macam –macam demokrasi:
    1. Demokrasi Barat

ü  Menganut paham kebebasan (liberalisme)

ü  Kebebasan idividu (individualisme)

  1. Demokrasi Timur

ü  Disebut juga demokrasi rakyat

ü  Paham komunisme

ü  Pemerintahan dictator,karena kekuasaan dipusatkan di tangan partai komunis

  1. 3. Perkembangan demokrasi di Indonesia

@ Demokrasi Asli Indonesia

Disebut juga demokrasi musyawarah, demokrasi gotong –royong. Demokrasi ala Indonesia tahun 1927. Ir.Soekarno menyebutnya sosio demokrasi. Tujuannya masyarakat Sama rata Sama bahagia (satu masayarakat yang adil dan makmur). Tahun 1957 Moh.Hatta menyebutnya: demokrasi social (musyawarah, mufakat serta gotong royong).

@ Demokrasi Pancasila

Demokrasi iyang bersumber pada kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia (oerwujudannya dalam pembukaan dan UUD 1945)

@ Demokrasi Liberal

Pernah diterapkan dalam system pemerintahan NKRI (1950-1959). Menciptakan pemerintahan partai-partai politik

@ Demokrasi Terpimpin

Penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

  1. E. Hak Azasi Manusia (HAM)

 

  1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Ham adalah seperangkat hak –hak dsar/pokok manusia yang dibawa sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib di junjung,dihormati oleh Negara,hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harka dan martabat manusia. hak asasi manusia tidak mengenal latar belakang agama,budaya,etnik/golongan. Hak asasi manusia dalam pelaksanaannya tidak berlaku secara mutlak,karena akan melanggara hak asasi orang lain maka pelaksanaanya diatur oleh pemerintah.

  1. Pembagian hak asasi manusia
    1. Hak asasi peribadi (personal rights) : kebebasan menyatakan pendapat,kebebasan memeluk agama,kebebasan bergerak, dsb
    2. Hak asasi ekonomi (property right) : hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
    3. Hak asasi hukum (right of legal equality): hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum
    4. Hak asasi politik (political right) hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih) dalam pemilihan umum,hak untuk mendirikan partai politik, dsb
    5. Hak asasi social dan kebudayaan (social and culture right), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangan kebudayaan,dsb
    6. Hak asasi prosedur peradilan dan perlindungan (procedural right) : hak untuk mendapat tata cara peradilan dn perlindungan,misalnya peraturan dalam hal penangkapan,penggeledahan, peradilan,dsb
  1. Sejarah singkat perkembangan hak asasi manusia di dunia
    1. Sejak manusia lahir

Ham dimulai sejak manusia lahir, bahkan didalam kandungan ibu

  1. pelanggaran ham

kelompok-kelompok pelangar ham : kelompok penguasa (the rule of power/the ruling class) kelompok ini merekayasa ungkapan seperti : raja (penguasa) adalah wakil Tuhan di bumi untuk kepentingan kekuasaannya.

  1. Penegakan hak asasi manusia

@ Bangsa Inggris (pelopor ham)

Magna Charta (1215),pettion of right (1628),Billof right (1689)

@ Bangsa Amerika (USA)

Ham sebagai dasar pernyataan kemerdekaan Amerika, 4 juli 1776. Misalnya : manusia ciptaan Tuhan sama dihadapannya dengan hak-hak dasar : kebebasan, hak hidup, hak mengejar kebahagiaan,

@ Bangsa Perancis

Revolusi Perancis dengan semboyan : kebebasan (liberty), persamaan (egality),persaudaraan (fraterminity)

@ Bangsa Indonesia

Ham Terdapat dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

@ Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

LBB : The Declaration on The International Right of Man (1929)

PBB : Deklarasi  Universal HAM/DUHAM (the Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948)

  1. Hak Asasi Manusia Di Indonesia
    1. Sumber-sumber hukum ham di Indonesia : Pancasila dan UUD 1945
    2. Pelaksanaan Ham di Indonesia

@ Hak asasi peribadi : pendapat yang bertanggung jawab, tidak bebas untuk beragama,tidak memusuhi agama lain,kebebasan bergerak,tetapi sesuai dengan peraturan yang ada

@ Hak asasi ekonomi : diperoleh secara legaldimanfaatkan secara wajar,tidak pamer, kewajiban membayar pajak

@ Hak asasi hukum ; sama dalam hukum,tidak ada diskriminasi hukum

@ Hak asassi politik : harus memenuhi persyaratan dan kemampuan,serta hak dan kewajiban,sebagai aparatur Negara, hak dipilih dan memilih sesuai dengan undang-undang yang berlaku,

@ Hak asasi social dan kebudayaan : hak mendapatkan pendidikan tetapi juga ada kewajiban untuk melaks anakan pendidikan,hak untuk mengembangkan kebudayaan asalkan tidak bertentangan dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

@ Hak Prosedural : tidak merekayasa peraturan,berpeggang teguh pasa peraturan tudak main hakim sendiri

  1. Penegakan Ham Di Indonesia

@ Melalui sumber-sumber hukum di Indonesia

@ Era reformasi : Komnas Ham (Komisi Nasional HAM oleh Pemerintah), Kontras (Komisi Tindak Kekerasan dan Orang Hilang), Elsham (Lembaga Studi dan Advokasi HAM), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), UU NO.26 Tahun 2000.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2009 in MATERI-MATERI

 

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: