Pembangunan dan Perilaku Dalam Masyarakat Indonesia

Pembangunan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya

Dan Perilaku Sosial Dalam Masyarakat Indonesia”

Meskipun masih bersifat debatable, namun harus diakui bahwa krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1998 secara perlahan telah terlihat adanya indikasi proses pemulihan. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi dapat diredam. Masalah di Nanggroe Aceh Darussalam yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki tahapan penyelesaian; masalah di Papua dan Maluku tengah diupayakan secara komprehensif. Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan transnasional yang meningkat intensitasnya, dalam tingkatan terbatas dapat ditangani secara hukum.proses demokratisasi perlahan-lahan makin memproses ke nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam takaran yang terbatas, masyarakat menunjukkan keinginan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingannya. Melalui kematangan partai-partai politik, kesadaran partisipasi politik masyarakat makin mempercepat proses tersebut.

Di bidang hukum, terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan antara lain dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta perimbangan kekuasaan Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Agung. Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 (Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan) dibentuk pengadilan niaga untuk membantu kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian masalah utang-piutang.

Di bidang ekonomi, meskipun masih perlu pembuktian dengan perjalanan waktu, sepertinya stabilitas ekonomi cenderung meningkat. Sejak awal tahun 2002, nilai tukar rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi dan suku bunga menurun, serta cadangan devisa meningkat. Ketahanan fiskal juga cenderung menguat dicerminkan dengan semakin menurunnya defisit anggaran dan stok utang pemerintah. Rangkaian kemajuan ini mendorong keyakinan untuk

mengakhiri program kerja sama dengan IMF.

Di bidang pembangunan daerah, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparatur Pemda, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif di daerah.

*) Dielaborasikan kembali dan disampaikan pada diskusi tentang Arah Pembangunan Partai Partai politik yang diselenggarakan oleh Pro- Patria, di Hotel Peninsula, Jakarta, 28 Januari 2004.

1 Prof. Dr. Ir Bijah Subijanto, MSIE ; adalah praktisi di bidang pembangunan politk pertahanan, dan keamanan dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian Universitas Pancasila Jakarta. Sedangkan, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diikuti oleh meningkatnya kehidupan beragama di kalangan masyarakat antara lain dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang turut berperan dalam meredam konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air.

Potensi permasalahan

. Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan di berbagai bidang pembangunan namun masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang masih cukup besar.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat Serta

Iklan