RSS

Gereja Mitra Pemerintah

22 Jun

GEREJA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN POLITIKMASYARAKAT PAPUA

I.PENDAHULUAN

A.Pekabaran Injil dan Awal Pembangunan di Papua.
1. Sejarah Papua, khususnya sejarah tentang Pekabaran Injil (PI) dan tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan sebagai manifestasi dari kehadiran dan pekerjaan Tuhan melalui Injil, juga mencatat bahwa sesungguhnya pembangunan wilayah dan masyarakat di tanah ini dimulai oleh Gereja. Gereja, dengan lembaga-lembaga pelayanannya melalui para Penginjil, Guru Jemaat, Pendeta, Pastor, serta para suster, pekerja sosial, guru sekolah, petugas kesehatan, ahli pertanian dan peternakan, ahli bangunan, dan Pembina masyarakat yang terisolasi dan terpencil, telah merintis, memelopori, memprakarsai, dan memimpin berbagai program pembangunan terpadu di setiap wilayah/lokasi baru sebelum pejabat pemerintah dan petugas keamanan memulai pekerjaannya. Bahkan tidak jarang, pos PI yang dibuka oleh seorang Penginjil kemudian berkembang dan menjadi pusat pemerintahan dan pembangunan. Dan semangat perintisan, kepeloporan, dan pembangunan oleh para fungsionaris dan petugas Gereja itu masih terus dilaksanakan.
2. Pembangunan Papua yang dimulai oleh Gereja sejak Injil diwartakan oleh Penginjil Ottow dan Geissler di Mansinam, 5 Februari 1855, menempatkan manusia sebagai unsure sentral dalam seluruh program pelayanannya, baik di bidang PI maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, pembinaan masyarakat, pengembangan institusi masyarakat (adat dan modern), serta pembangunan kampung. Memfokuskan sasaran pada manusia dan dengan memahami kondisi awal daerah dan masyarakat Papua serta berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi maka diperlukan waktu yang lama untuk dapat melihat hasil dari pekerjaan Injil di tanah ini. Namun yang pasti adalah bahwa pekerjaan Gereja sebagai garam dan terang dunia akan terus berlanjut dan menjadi bagian yang penting dari pembangunan nasional di Papua.
3. Dari sejarah GKI di Tanah Papua dicatat bahwa, selain mengabarkan Injil, Ottow dan Geissler juga membuka Sekolah Rakyat pertama di Mansinam. Mereka mengajarkan Bahasa Melayu (Indonesia) kepada orang Mansinam untuk pertama kali dan pengetahuan baru yang lain. Selain tugas PI, kedua utusan Injil ini terus melakukan tambahan pelayanannya di Kwawi/Manokwari sebagai pusat pekerjaaan Gereja di zaman itu. Hal-hal yang mereka rintis, mulai, dan bangun dalam kesederhanaan dan dengan susah payah, kemudian diperluas, terus dikembangkan, dan dilanjutkan oleh para utusan Injil, fungsionaris Gereja, dan kaum awam Kristen sesuai tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat. Dari modal awal pembangunan yang diletakkan oleh kedua utusan Injil itulah pemerintahan kolonial Belanda kemudian mengalihkan perhatiannya ke Papua. Manokwari yang semula menjadi pusat pekabaran Injil, berkembang menjadi pusat pemerintahan yang pertama di Papua (Nederlands Niew-Guinea), dengan kedudukan di Papua (Nederlands Niew-Guinea), dengan kedudukan seorang Resident. Dan mulai dari Manokwari, pekerjaan Gereja dan pemerintah menyebar ke seluruh Tanah Papua.

B. Relevansi Tema Perayaan Hari Pekabaran Injil

1. Tema perayaan Hari Pekabaran Injil 5 Februari pada tahun ini, menjadi sangat relevan untuk dipercakapkan, digumuli, dan dijadikan topik renungan yang diberikan makna yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi teologia, dari aspek sejarah, dari sisi pemerintahan, maupun dari sisi politik pembangunan dan kemasyarakatan di tanah ini. Tema tahun ini, yakni “Pembangunan Papua dimulai dari Mansinam”, hendaknya dijadikan tema pembangunan di Provinsi ini oleh Pemerintah Daerah dan segenap komponen masyarakat, terutama gereja-gereja dan umat Kristen, di waktu-waktu yang akan datang. Dengan begitu diharapkan, para pemimpin dan pelaku pembangunan nasional di daerah ini baik di lingkungan pemerintahan maupun institusi gereja dengan lembaga-lembaga pelayanannya di masyarakat serta kelompok masyarakat lain, termasuk para pelaku ekonomi, dapat menyadari dan mengakui bahwa Tuhan, melalui Gereja, telah memulai pembangunan di tanah ini. Karena itu kewenangan dan tanggung jawab yang diemban untuk membangun daerah ini dan masyarakatnya hendaknya tidak disalahgunakan.

2. Bagaimana pimpinan gereja-gereja dan umat Kristen di Papua memahami dan menyikapi perkembangan tersebut di atas dan menentukan sikap bersama untuk tetap menjadikan Gereja sebagai pelopor, perintis, dan pelaku pembangunan? Bagaimana sikap pimpinan gereja-gereja dan umat Kristen terhadap perkembangan nasional di Papua pada saat ini dan dapat menempatkan diri sebagai mitra kerja terpercaya pemerintah dan masyarakat industri/dunia usaha agar dapat bersama-sama memecahkan masalah-masalah pembangunan yang kini dan akan terus dihadapi oleh masyarakat Papua?

II. TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PEMBANGUNAN PAPUA

Dari pengalaman sebagai bangsa, Gereja, dan masyarakat di Papua selama ini, berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam membangun daerah ini bersifat multi dimensi dan selalu terpusat pada manusia-manusia yang sedang memimpin dan menentukan kebijakan serta mereka yang dipimpin dan ditentukan nasibnya karena tidak berdaya. Dan fenomena ini terdapat pada semua lingkungan kerja, termasuk di lingkungkan gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanannya, dan pada semua lapisan masyarakat di Papua. Sebagian dari berbagai tantangan dan masalah itu sering kali muncul dalam bentuk yang baru, cenderung intensif, dan bermanifestasi dalam wujud yang lebih canggih, seiring dengan dinamika sosial-politik, sosial ekonomi, dan peradaban dunia yang berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu di Indonesia, termasuk di Papua.
Informasi dan data empiris mengenai tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pemerintah dan Gereja selama ini dalam pembangunan masyarakat di Papua, sebagian dapat disimak dari isi buku kumpulan makalah penulis yang. disertakan dengan makalah Diskusi Panel ini, berjudul “Berbagai Pemikiran dan Gagasan tentang Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan di Irian Jaya (Papua)”, 20 Januari 2003.
Dalam kaitan dengan topik diskusi ini, secara umum akan dicatat sejumlah tantangan dan masalah dalam pembangunan yang perlu diperhatikan dan dijadikan program bersama gereja-gereja dan pemerintah serta dengan pelaku pembangunan lainnya di Papua, di antaranya
:
A.Beberapa Tantangan Utama Banyak tantangan yang dihadapi pemerintah, gereja-gereja, dan masyarakat, terutama penduduk asli Papua, dalam upaya bersama membangun dan memajukan daerah dan masyarakat di provinsi ini. Sehubungan diskusi ini, akan dicatat beberapa tantangan utama.

1. Kondisi umum di Tanah Papua (Irian Barat) sejak 1 Mei 1963 hingga tahun 1969 yang menandai awal pembangunan nasional secara berencana tidaklah sama dengan keadaan pada saat ini dan sudah tentu jauh berbeda bila dibandingkan dengan situasi daerah dan kondisi masyarakat pada saat Ottow dan Geissler memulai pekabaran Injil. Waktu transisi antara peristiwa peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatur, membina, dan membangun masyarakat dan peristiwa Act of Free Choice yang melegitimasi upaya integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) nampaknya terlampau singkat bagi orang Papua untuk selekasnya menyesuaikan diri sebagai orang Indonesia dengan wawasan ideologi dan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta kesediaan dan kesiapan untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Proses penyesuaian yang amat cepat itu masih menyisihkan berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Papua dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari Gereja, pemerintah, dan pelaku pembangunan lainnya untuk menanggulanginya.

2. Di satu sisi, umat Kristen di tanah ini patut mensyukuri hasil-hasil yang baik dari pembangunan Indonesia yang dilaksanakan sejak 1969 yang hendaknya diyakini sebagai bagian dari anugerah Tuhan dan buah dari pekerjaan lanjutan oleh Injil. Di sisi yang lain, juga diakui bahwa keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai itu tidak serta merta menjawab aspirasi, harapan, dan keinginan dari masyarakat, khususnya orang Papua, terutama mereka yang hidup dan berada di daerah-daerah pedalaman, di pantai dan kepulauan yang terpencil, serta kelompok masyarakat di perkotaan yang termarginalisasi karena tidak siap untuk memanfaatkan peluang yang tersedia secara wajar. Sikap dan pemahaman yang benar terhadap keadaan yang dimaksud terutama bersumber dari dan berpusat pada manusia Papua itu sendiri.

3. Semangat reformasi yang muncul di tahun 1998 dan melahirkan suatu era baru – “Era Reformasi” – telah menjanjikan harapan-harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ada perubahan paradigma penyelenggaraan negara dari sentralisasi ke desentralisasi, visi untuk pembangunan nasional yang berpusat pada satu orang mulai bergeser menjadi visi rakyat untuk pembangunan bangsa, kebijakan nasional yang bersifat top-down dengan budaya “petunjuk dari atas” berubah menjadi kesepakatan rakyat yang bersifat bottom up dengan cara baru “petujuk dari bawah”. Ada harapan baru untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk yang terjadi di Papua dan ada angin segar yang bertiup kencang untuk segera memberantas KKN. Tantangan ke depan adalah bagaimana tuntutan reformasi itu direalisasikan di Papua, termasuk di lingkungan Gereja.

4. Arus reformasi dan semangat pembaruan sejak 1998 telah membuka peluang baru bagi masyarakat Papua untuk menuntut hak-hak dan harga dirinya yang sejak 1963 kurang bahkan tidak diperhatikan. Tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah pusat bahkan melampaui rambu nasional karena rakyat Papua ingin memisahkan diri dari NKRI dan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Pemerintah pusat dan bangsa Indonesia mau menjawab tuntutan dan aspirasi tersebut dengan suatu komitmen nasional untuk memberikan otonomi khusus bagi Papua. Sekali pun pada awalnya terjadi silang pendapat yang kritis di antara orang Papua sendiri, bahkan ada penolakan terhadap kebijakan otonomi khusus ini, namun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) telah ditetapkan dan mulai dilaksanakan.
5. Kemampuan birokrasi pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menjabarkan dan melaksanakan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan fokus otonomi daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan kunci suksesnya pembangunan di Papua di era Otsus. Kemampuan birokrasi juga mengisyaratkan dimilikinya profesionalisme, keterampilan managerial, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban moral yang tinggi dari para birokrat sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat. Hasil pengamatan banyak pihak dalam masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan yang berbalik dari harapan tersebut. Tantangan terberat yang dihadapi adalah bagaimana melaksanakan UU tersebut secara benar agar terjawab seluruh keinginan, harapan, dan doa dari masyarakat dalam arti yang sesungguhnya.

B.Beberapa Masalah Utama
Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan memajukan masyarakat, di antaranya
:
1. Kondisi politik dan keamanan yang belum kondusif, bahkan semakin jauh dari harapan rakyat di Papua, menyebabkan sebagian penduduk masih hidup dalam suasana ketakutan dan ketidakpastian serta bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan belum terselesaikan secara tepat melalui jalur hukum menyebabkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat sangat merosot. Masalahnya adalah, bagaimana mengembalikan kepercayaan itu?

2. Masalah rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia, terutama diukur dari mutu hasil pendidikan serta kesehatan dan gizi masyarakat yang sangat rendah dibangdingkan dengan provinsi lain. Data yang dicatat oleh Tim Penyusun Draf RUU OTSUS antara lain menunjukkan bahwa lamanya waktu bersekolah penduduk di Papua secara rata-rata baru mencapai 5,5 tahun-penduduk yang belum pernah bersekolah/tidak tamat SD sebanyak 49,47 serta tamat SD hanya 21,64 dan tamat SMU 10,06%. Angka kematian bayi mencapai 79 kematian per 1000 kelahiran. Makin tinggi jumlah penderita penyakit endemis dan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, namun belum diimbangi dengan pelayanan dan pengobatan yang sesuai karena kurangnya biaya dan tenaga kesehatan yang profesional. Gizi penduduk asli sangat buruk – kurang lebih 80% penduduk Papua masih hidup dalam perekonomian meramu. 74,24% penduduk di Papua hidup di daerah yang jauh dan terisolasi, sehingga belum/tidak terjangkau pelayanan pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana mestinya.

3. Wawasan dan semangat kelompok suku yang sempit dan masih berkembang di era reformasi dan era OTSUS, termasuk di kalangan intelektual dan elit politik Papua, di lingkungan gereja-gereja, di lembaga-lembaga pendidikan, dan di lingkungan kerja lain merupakan masalah serius yang hendaknya dihindari. Kondisi yang tidak sehat seperti ini harus dibenahi dan dibarui sehingga tidak menghambat upaya bersama untuk mendayagunakan semua potensi masyarakat di Papua sebagai satu ‘Tim Kerja’ membangun Papua Baru.

4. Kondisi ekonomi masyarakat, khususnya penduduk asli Papua, yang umumnya masih sangat memprihatinkan, menyebabkan beban biaya pada pembangunan yang dipikul oleh pemerintah pusat dan daerah amat besar, sedangkan pendapatan asli daerah pada semua kabupaten / kota masih rendah, di samping kondisi fiskal nasional yang juga belum sehat. Keadaan ini menyebabkan penduduk miskin di kampung- kampung, di daerah pedalaman, dan di sekitar perkotaan yang jumlahnya sangat besar sulit mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif dan merupakan masalah krusial yang memerlukan keberanian dan kesungguhan untuk selekasnya ditanggulangi.

5. Perkembangan sektor industri menengah dan besar yang berbasis sumber daya alam yang belum merata di semua kabupaten sangat berpengaruh terhadap rencana strategis pengembangan sumber daya manusia, upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peluang usaha bagi masyarakat Papua pada level akar rumput. Daya tarik bagi investor dari luar untuk menanamkan modal usaha dan menjadi mitra kerja pemerintah, Gereja, dan masyarakat dalam membangun Papua yang hendak diupayakan terhambat berbagai masalah yang berkenaan dengan perkembangan politik dan keamanan, keseriusan menegakkan hukum, peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan yang hendaknya kompetetif, serta dukungan dari masyarakat adat.

III. PERANAN GEREJA DALAM PEMBANGUNAN PAPUA SEJAK 1855 – 2000

A.Sebagai Agen Pembaharu Melalui Injil Pekerjaan Injil pada hakekatnya juga memiliki fungsi untuk melakukan perubahan, pembaruan, dan modernisasi. Gereja dan orang Kristen pada hakekatnya terpanggil untuk menjadi pelaku pembangunan yang membawa terang, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi yang nyata dalam membaharui kehidupan bersama sebagai sesama umat beragama dan sesama warga bangsa di tanah ini. Menegaskan hal ini, saya mengutip uraian pada ‘Kerangka Acuan’ Diskusi Panel ini bagian ‘Latar Belakang’ halaman 1 alinea kedua, antara lain sbb: “Akan tetapi, Injil Kerajaan itu bukan hanya berita kesukaan mengenai pembebasan dari kuasa dosa serta keterikatan pada kuasa-kuasa yang menentang kedaulatan Allah, tetapi juga mengenai pembebasan dari keterbelakang, kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan menuju kepada kehidupan yang ditandai kedamaian, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan hidup yang dikehendaki dan disediakan Tuhan bagi manusia”. Selanjutnya, pada halaman 2 alinea 3, saya kutip “Perubahan-perubahan itu tidak jatuh dari langit. Itu semua dipengaruhi oleh Injil, sebab di manapun dan kapan pun Injil itu diberitakan selalu membawa perubahan demi kepenuhan Kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia”. Hal yang terpenting bagi pimpinan gereja-gereja dan orang Kristen pada saai ini adalah bagaimana melakukan penilaian ulang tentang peranan dan fungsi Gereja sebagai agen pembaru sebagaimana yang diharapkan agar pelayanan yang diberikan sebagai partisipasi dalam pembangunan di Papua menjadi relevan.

B. Sebagai Agen Pembangunan Masyarakat Gereja, melalui lembaga-lembaga pelayanannya telah menjadi agen pembangunan yang berdiri di barisan depan. Di berbagai wilayah yang terisolasi dan terpencil di Papua, peranan itu masih berlanjut. Beberapa dari program yang dilaksanakan secara ringkas diuraikan sebagai contoh keterlibatan Gereja secara konkrit dalam segala upaya memajukan masyarakat di tanah ini.

1. Bidang Pendidikan Sebagaimana dinyatakan pada awal makalah ini, pendidikan menjadi bagian yang penting dalam pekerjaan Injil. Sekolah Rakyat yang pertama didirikan oleh Ottow dan Geissler di pulau Mansinam. Demikian pula kursus keterampilan wanita dan program “Buta Aksara” agar orang Mansinam dapat membaca sendiri Alkitab, yang kemudian sebagian diterjemahkan dalam bahasa Biak (Numfor Dore). Kegiatan pendidikan di Mansinam tidak berhenti di sana. Semua missi Kristen, baik Katholik, khususnya di wilayah Selatan, maupun missi dari gereja-gereja Protestan, terutama di bagian Utara dan pedalaman Papua, melaksanakan program pendidikan dan kursus-kursus yang diperuntukkan bagi warga gereja dan masyarakat luas.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dengan sistem LOSO dan MOSO, aktivitas pendidikan pada umumnya dilaksanakan oleh Gereja (khususnya GKI) melalui lembaga-lembaga pendidikannya, dengan subsidi dari pemerintah. Sistem Pendidikan Berasrama merupakan pola yang diterapkan, mulai dari pendidikan tingkat Sekolah Rakyat (al. JVVS dan MVVS) hingga SLTP dan SLTA. Pendidikan untuk menyiapkan tenaga guru sekolah dan guru agama, tenaga medis, ahli bangunan, ahli/ penyuluh pertanian, dan pekerja sosial merupakan bagian yang penting dari pekerjaan Gereja.
Peran pemerintah dalam bidang pendidikaan baru menonjol setelah masa peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah RI. UNCEN didirikan pada tanggal 10 November 1962 sebagai suatu isyarat politik pemerintah tentang pentingnya Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, bagi kemajuan masyarakat di tanah ini. Sejak 1969, peran pemeritah di bidang pendidikan terus ditingkatkan dengan diberlakukannya sistem pendidikan nasional di provinsi ini. Maka, selain melanjutkan dan mengembangkan pendidikan dasar dan menengah, lembaga- lembaga gereja juga membuka perguruan tinggi swasta Kristen di Papua. Banyak putra-putri dari Papua memperoleh beasiswa dari Gereja untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi di pulau Jawa, Sulawesi, dan tempat-tempat lain di Indonesia. Karena itulah sangat beralasan bagi gereja-gereja untuk terus menjadikan dirinya sebagai pelaku pembangunan dalam bidang pendidikan dalam suatu kemitraan yang semakin menggairahkan dengan pemerintah daerah, masyarakat industri, dan pihak lain dengan maksud yang sama.

2. Bidang Kesehatan Pelayanan di bidang kesehatan juga merupakan program Gereja yang sangat penting, karena sangat relevan dengan visi Injil Kristus tentang kesejahteraan manusia secara utuh, termasuk kesehatan jasmaniahnya. Karena itulah Gereja menjalankan banyak program kesehatan dan perbaikan gizi hingga daerah pelayanan yang terpencil, selain di perkotaan. Sebagai contoh dapat pula disebutkan pendirian Rumah Sakit oleh Gereja Katholik di Waena Abepura, RS Kusta GKI di Sorong, RS GKI di Anggruk, dan pos-pos kesehatan oleh gereja-gereja lain di seluruh Papua, terutama di daerah pedalaman.

3. Bidang Ekonomi Rakyat Gereja juga sangat memperhatikan sisi ekonomi dari kehidupan manusia. Karena itu pula dikembangkan program-program di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan koperasi. Pada masa zending, para Penginjil, Guru Jemaat, dan Pendeta dibekali dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan khusus di bidang-bidang tersebut sehingga mereka bisa memulai pekerjaan pekebaran Injil dengan cara yang mandiri. Selain itu, sebagai tokoh masyarakat dan ‘pusat’ peradaban baru, mereka dapat menjadi pendidik, penyuluh, dan penggerak pembangunan di lingkungan masyarakat dan Jemaat yang dibinanya. Gereja Katholik sangat berpengalaman dalam mengelola proyek- proyek pertanian, perkebunan, dan peternakan di beberapa daerah Pelayanannya. Demikian pula gereja-gereja lain. GKI sejak masa zending telah mengelola proyek-proyek perkebunan coklat dan kegiatan pertanian lainnya. Semua itu dilakukan sebagai bagian pelayanan yang penting dari pekerjaan Injil.

4. Pembangunan Kampung dan Pembinaan Masyarakat Kehidupan Kristen juga mensyaratkan keteraturan, disiplin, kebersihan, dan tanggung jawab dalam menata kehidupan bersama sebagai satu persekutuan umat. Hal ini ditandai dengan dimulainya penataan kampung atau pembangunan permukiman baru bagi warga masyarakat, yang sering dimulai dari lokasi pos penginjilan atau di sekitar rumah guru, pendeta atau pastor.
Uniknya, pekerjaan pembangunan kampung akan dimulai dengan pembangunan tempat ibadah. Dan praktis di semua kampung di Papua, rumah ibadah atau gedung gereja selalu merupakan bangunan yang paling besar dan paling bagus. Hal ini menandakan bahwa umat Kristen mau memuliakan nama Allah dalam bentuk yang dapat mereka lihat.
Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal makalah, dalam hal pembangunan permukiman bagi rakyat, pemerintah melanjutkan pembangunan desa/kampung dari apa yang sudah dimulai oleh Gereja. Dengan demikian, dalam hal pembangunan fisik desa/ kampung, pemerintah ‘mengikuti’ Gereja. Dan tidak jarang, lokasi pertama yang dibuka oleh seorang Penginjil atau petugas gereja, kemudian dikembangkan oleh pemerintah menjadi suatu pusat pemerintahan dan pembangunan yang baru.

C. Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah Sejak masa pemerintahan kolonial, peranan Gereja sebagai mitra kerja pemerintah tidak dapat diabaikan. Bahkan, dalam hal-hal tertentu sering pemerintah mengandalkan pengaruh Gereja untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang krusial dan penting. Namun nampaknya peranan dari gereja-gereja di Papua sebagai mitra kerja pemerintah daerah kurang menonjol, pada hal sebagian besar dari pejabat pemerintah dan anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah anggota Gereja, bahkan sebagian pemimpin tersebut adalah lulusan pendidikan sekolah-sekolah Kristen. Apa yang menjadi penyebabnya? Pada hal kehadiran Gereja dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Papua amatlah penting.

1. Di Bidang Pembinaan Umat Beragama Di samping program-program strategis yang disebutkan di atas, Sumbangan gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Papua dalam pembinaan kehidupan antarumat beragama sangat berarti. Berbagai konflik etnis dan politik sering kali membonceng nama dan dogma agama secara tidak bertanggung jawab untuk menyembunyikan motif yang sesungguhnya, bahkan memperbesar konflik tersebut. Oleh sebab itu amatlah penting pemerintah dan pimpinan gereja-gereja, khususnya dan pimpinan golongan agama agama di Papua pada umumnya dapat menjalin kerjasama yang saling menghormati dan saling membantu secara permanen dan berkelanjutan dalam upaya bersama membina rakyat (bahasa pemerintah) atau anggota Jemaat (bahasa Gereja) yang pada hakekatnya adalah warga yang sama. Dengan begitu peranan Gereja akan terus tampak sebagai wujud kehadiran Injil.

2. Bidang Penerbangan dan Transportasi Udara Salah satu bidang pelayanan oleh Gereja yang sangat signifikan dalam membantu pemerintah dan masyarakat adalah bidang penerbangan dan transportasi udara di Papua, khususnya ke dan dari daerah terpencil di pedalaman Papua. Penerbangan AMA (Misi Katholik), MAF (Missionary Aviation Fellowship), Adventist’s Aviation, dan penerbangan SIL (Summer Institute of Linguistic)- UNCEN, kini dioperasikan oleh suatu Yayasan, telah membukar masuk ke wilayah pedalam dan sebaliknya. Jumlah lapangan terbang dari misi-misi penerbangan tersebut lebih dari 200 buah, menyebabkan Papua memiliki jumlah lapangan terbang (walau kecil dan dengan swadaya masyarakat) terbanyak di Indonesia.
Karena itulah, tidak dapat dibayangkan kondisi masyarakat asli di pedalaman dan daerah terpencil lain di Papua pada saat ini tanpa dukungan armada penerbangan swasta tersebut. Dan tidak dapat dibayangkan akibatnya apabila pihak pemerintah tidak lagi menghargai peranserta misi-misi asing itu dan dengan alasan tertentu yang kurang jelas tidak mendukung kehadiran mereka sebagai mitra kerja yang sangat penting.

D. Sebagai Mitra Masyarakat Industri/Dunia Usaha Peranan dari masyarakat industri/dunia usaha dalam pembangunan suatu bangsa sangatlah penting. Diakui bahwa selalu terjadi silang pendapat tentang dapat tidaknya kegiatan industri besar khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam beroperasi di lingkungan masyarakat yang masih kuat tradisinya dan lingkungan alamnya terkait dengan kepercayaan adatnya. Perkembangan seperti itu merupakan hal yang wajar. Namun, yang sering tidak dibicarakan adalah bagaimana bekerja sama dan mencari pemecahan dari suatu masalah secara tepat agar suatu usaha ekonomi berskala besar dapat melakukan investasinya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah dan masyarakat setempat secara adil dan bertanggung jawab. Berkenaan dengan diskusi tentang aspek ini, akan dikemukakan contoh yang konkrit, yakni pengalaman PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai Kontraktor Pemerintah RI di Sektor Pertambangan Umum dalam kaitan dengan peran serta perusahaan ini dalam pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Mimika. Pengalaman PTFI dapat mewakili perusahaan lain yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti BP di Bintuni dan perusahaan minyak di daerah Sorong.

1. Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika dengan status Kabupaten Administratif pada akhir 1996 dan barulah menjadi kabupaten otonom sejak Januari2001. Sebelumnya wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Fak-Fak. Dengan demikian perubahan yang terjadi atau pembangunan daerah dan masyarakat yang dikendalikan dari ibu kota Fak-Fak kurang signifikan. Peranan Gereja, khususnya Gereja Katholik telah lebih dahulu memulai pelayanannya sebelum pos-pos pemerintah dibuka. Jadi secara riil Injil melalui misi Katholik, kemudian oleh GKII/Kingmi dan denominasi yang lain mengawali pembangunan masyarakatAmungme dan Kamoro di wilayah ini.
2.Pengalaman PT. Freeport Indonesia
a.Pembangunan daerah dan wilayah pemerintahan Mengingat perusahaan tambang bersifat ekstraktif, mau tidak mau terjadi perubahan serta alihfungsi dari lingkungan alam yang semula dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun Mengingat lokasi tambang yang harus dikelola terletak di daerah Pegungungan Tengah, perusahaan ini harus membangun sendiri seluruh infrastruktur yang diperlukan agar dapat beroperasi, mulai dari jalan, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, sarana air bersih, jaringan telekomunikasi, permukiman untuk karyawan, serta fasilitas umum seperti sekolah dan rumah guru, klinik kesehatan dan rumah sakit, rumah ibadah / Gereja, balai pertemuan, toko dan pasar, dan sarana olahraga. Pada mulanya semua fasilitas ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan perusahaan ini. menjadi daerah industri dengan pola kehidupan yang baru. Sebagai akibatnya, kehidupan dari penduduk asli di wilayah sekitar akan mengalami perubahan yang bisa merugikan dan bisa menguntungkan, tergantung visi dan misi pembangunan masyarakat yang diemban oleh perusahaan dan kesungguhan dari pemerintah dan pihak lain untuk bekerjasama membantu memperbaiki kehidupan masyarakat
Selain itu, kehadiran PTFI ternyata menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan dalam proses pemekaran wilayah pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika. Dan semua hal yang baik yang telah dimulai oleh PTFI akan terus berkembang dan dilanjutkan lagi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk asli Papua di wilayah kerja perusahaan ini.

b. Program Pengembangan Masyarakat Sejalan dengan komitmen sosial pimpinan PTFI bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro, sejak tahun 1995 dilakukan upaya yang bersifat strategis untuk mengembangkan suatu pola pembangunan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial budaya setempat, potensi SDA, dan kebijakan pemerintah.Tujuannya adalah untuk a) mempercepat upaya pembedayaan masyarakat, b) menciptakan sumber-sumbe kehidupan yang baru, c) melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan yang produktif, d) meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan harga diri mereka, dan e) menyiapkan SDM Papua yang terampil, ahli, dan tangguh untuk meraih peluang kerja dan kesempatan berusaha di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berbasis masyarakat, berorientasi program, peka terhadap budaya setempat, dan berwawasan keagamaan. Program dan proyek pengembangan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana FFIJD (Dana 1%) mencakup : a) Pembangunan perumahan dan prasarana umum di permukiman/desa, b) Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, c) Pelayanan kesehatan serta penyediaan SAB dan sanitasi, d) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, e) Pengembangan seni budaya, dan f) Pembinaan dan permberdayaan kelembagaan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Selanjutnya, kegiatan yang dibiaya dengan dana operasional PTFI, meliputi antara lain : a) Pembinaan dan pengembangan bisinis masyarakat, b) Program Rekognisi bagi masyarakat Kamoro, c) Pembangunan Desa Tepadu Amungme di Dataran Tinggi, d) Pengembangan Institusi Masyarakat dan Pusat HAM di Timika, dan e) Rekrutmen dan pengembangan karyawan asli Papua. Agar program pembangunan ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat dan berkelanjutan maka, selain bekerjasama dengan pemda Papua dan Kabupaten Mimika, LSM, dan perguruan tinggi, PTFI melibatkan pula pihak Gereja pada awal perencanaan dan dalam tim pengelola program. Diharapkan kehadiran Gereja melalui wakil-wakilnya, pengalaman yang baik dan pengaruh Injil dapat memberikan warna pada pelaksanaan program pengembangan yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat peserta program, pemerintah daerah, dan PTFI sebagai penyandang dana. Sebagai contoh, pengelolaan program PWT2 sejak pertengahan 1996 telah mengikutsertakan wakil- wakil dari Gereja, namun karena kebijakan pelaksanaan masih bersifat ‘top down’ maka peranan Gereja belum menonjol. Setelah terjadi perubahan organisasi dan mekanisme pengelolaan Program dengan Dana 1% dari Tim PWT2 ke Badan Pengeurus LPMI (Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya), dari7 anggota pengurus, 3 di antaranya mewakili Gereja Katholik, GKII, dan GKI di Iirian Jaya. Dengan perubahan struktur dan manajemen program ini sejak akhir 2002, telah terpilih Ketua Klasis GKI di Tanah Papua di Timika sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro). Secara sadar, PTFI sangat menghargai peranserta Gereja dalam pengelolaan dana bantuan perusahaan ini bagi pembangunan masyarakat melalui cara yang bermartabat, berdimensi budaya dan keagamaan (Kristen), dalam suatu pola kerjasama kemitraan yang bertanggung jawab. Pola ini, yang dapat disebut sebagai “Pola Tiga Tungku Plus”, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, Gereja, LSM, perguruan tinggi, dan perusahaan.

IV. PARTISIPASI GEREJA DALAM PEMBANGUNAN PAPUA DI ERA OTSUS

1. Mengapa Gereja Mendukung Kebijakan OTSUS? Wakil gereja-gereja dan kaum awam Kristen di Papua sejak awal telah ikut menggumuli, mempercakapkan, memberikan masukan, dan turut merumuskan konsep RUU Otonomi Khusus bagi Papua bersama-sama dengan pemerintah daerah, kalangan Perguruan tinggi, LSM, kelompok adat, dunia usaha, dan pakar berbagai disiplin ilmu yang akhirnya menghasilkan UU OTSUS bagi Provinsi Papua. Karena itu diharapkan segenap komponen dalam masyarakat di provinsi ini, menerima, mengapresiasi, dan pendukung pelaksanaan UU ini sebagai jawaban yang lebih konkrit dari pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap aspirasi, harapan, dan doa masyarakat Papua selama bertahun-tahun. Mengapa UU OTSUS sangat penting bagi Papua dan hendaknya didukung oleh Gereja? Perumusan konsep awal RUU OTSUS oleh Tim Penyusun yang dipimpin oleh Rektor UNCEN antara lain dilandaskan pada nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan berpihak pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan dan warga masyarakat dunia yang beradab yang pada hakekatnya sama dengan nilai-nilai religi yang diajarkan oleh Injil. Nilai-nilai tersebut, antara lain a) perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli (Papua), b) demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi, c) penghargaan terhadap etika dan moral, d) penghormatan terhadap HAM, e) penegakan hukum/supremasi hukum, f) penghargaan terhadap pluralisme, dan g) kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya memberi warna khas kepada UU ini tetapi juga dijabarkan dalam pasal-pasal yang akan mempengaruhi semua kebijakan pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan. Di samping nilai-nilai dasar tersebut, UU ini sangat berpihak kepada masyarakat asli Papua yang mewakili kelompok manusia Indonesia yang hak-haknya terabaikan, yang termarginalisasi, terbelakang, miskin, dan kurang berdaya dan senantiasa menjadi bahan renungan dan pergumulan Gereja selama ini. Bahkan, secara spesifik UU ini mengakui peranan Gereja dan lembaga-lembaga pelayananny sebagai perintis dan pelopor pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (4). Selain itu UU OTSUS mengamanatkan pentingnya lembaga-lembaga agama diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Papua, dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Peran yang sama juga diminta berkenaan dengan pembangunan masyarakat di bidang kesehatan serta perbaikan dan peningkatan gizi penduduk selain peran utama di bidang keagamaan. Hal lain yang sangat penting dan bersifat strategis adalah kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Karena itu pula merupakan kewajiban dari pimpinan dan warga gereja-gereja di Papua untuk mendalami, menghayati, dan turut memasyarakatkan UU OTSUS kepada masyarakat melalui bahasa Gereja agar dipahami sebagai suatu jalan anugerah dari Tuhan.

B. Komitmen Bersama Gereja-gereja bagi Pembangunan Secara Berkelanjutan Perkembangan sejarah peradaban manusia Papua yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang mendasar pada pola pikir, sikap, keinginan dan harapan manusia Papua untuk memperoleh pengakuan tentang jati diri dan, sederajat seiring dengan tuntutan yang semakin kuat tentang pentingnya keterbukaan, demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum dan HAM tidak dapat dibendung oleh kekuatan manapun di dunia. Di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, tuntutan-tuntutan tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan dalam bentuk yang bervariasi sesuai dengan dinamika politik, perkembangan ekonomi, pengaruh IPTEK, tingkat kemajuan masyarakat, fanatisme agama, dan semangat primordial suku atau kelompok minat yang sangat kuat. Tuntutan masyarakat tentang hak hidup yang layak serta hak untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha terutama kelompok menengah ke bawah dan mereka yang termarginalisasi, sering kali tidak sinkron dengan persyaratan pendidikan, keahlian, profesionalisme, dan interes dunia kerja. Kondisi seperti ini dapat diperberat dengan semakin sempitnya peluang kerja di lingkungan industri modern karena sebagian pekerjaan telah diambil alih oleh mesin, robot, dan peralatan teknologi canggih yang digerakkan dengan remote control. Keadaan seperti digambarkan telah mulai dirasakan dampaknya di Papua. Berbagai tuntutan dan reaksi keras masyarakat selama ini antara lain mau menjelaskan tentang pengalaman konkrit bagian terbesar penduduk asli Papua bahwa mereka kurang dipeduli sebagai warga negara, kurang dihargai hak hidupnya sebagai manusia ciptaan Tuhan, bahwa terdapat diskriminasi dalam upaya memperoleh kesempatan kerja dan usaha, ada ketidakadilan dalam penegakan hukum dan HAM, dan ada perasaan kurang nyaman hidup di atas tanahnya sendiri. Bahkan banyak pula anggota Jemaat Kristen yang merasa keamanan dirinya tidak dilindungi oleh Gereja bila ada persoalan pelik yang dihadapi, baik yang terkait dengan masalah politik, keamanan, hukum dan HAM maupun yang menyangkut konflik antarsuku di pasar-pasar.
Banyak anggota Jemaat yang menilai bahwa Gereja sering terlambat dalam merespons dan proaktif memprakarsai upaya-upaya penyelesaian terhadap konflik sosial-politik yang bernaung di belakang motif agama. Dan bahwa para pemimpin umat kurang tegas membawakan suara kenabiannya dalam menegakkan keadilan dan pengawasan pembangunan demi keselamatan dan kesejahteraan manusia di Papua sebagaimana diwartakan oleh Injil. Bahkan pengalaman umum di lingkungan PGI secara ringkas digambarkan Dr. John Titaley dalam “Pokok Pikiran tentang Hubungan Gereja (PGI) dan Masyarakat” dalam Bunga Rampai Pemikiran ‘Visi Gereja Memasuki Milenium Baru’ , Penyunting Pdt. Weinata Sairin, M.Th., terbitan BPK Gunung Mulia 2001, halaman 71 alinea ke-1 sebagai berikut: “Kelihatannya setelah merdeka 50 tahun lebih, kita ini belum bisa melepaskan diri dari ciri Gereja kolonial itu. Aneh sekali keberadaan kita. Konteks masyarakatnya adalah masyarakat merdeka, namun kehidupan bergereja kita masih kehidupan bergereja kolonial. Maka Gereja-gereja ini belum menjadi Gereja-gereja Indonesia. Kita gagal menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Bagaimana Gereja merespons kondisi yang digambarkan di atas dalam memberikan makna kepada pembangunan yang akan dilaksanakan?

1. Evaluasi dan Perumusan Ulang Visi dan Misi Bersama Dengan memperhatikan uraian tentang latar belakang, pengalaman, dan kondisi umum, serta harapan yang dimuat di muka, sangat penting dilakukan renungan ulang dan rumusan kembali terhadap visi Gereja dalam pembangunan bangsa Indonesia di Provinsi Papua. Diperlukan visi bersama semua gereja (Katholik dan Protestan) di Papua dalam rangka partisipasi Gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih bermakna bagi pembangunan masyarakat. Pdt.Dr. Theo Kobong dalam “Kerajaan Allah dan Amanat Agung” tentang Visi Pekabaran Injil ( Bunga Rampai Pemikiran “Visi Gereja Memasuki Milenium Baru, hal. 117) mengatakan bahwa “Injil adalah berita sukacita. Pekabaran Injil berarti penyampaian berita sukacita. Penerimaan atau pendengar berita sukacita itu seharusnya bersukacita. Isi berita sukacita (Injil) itu tidak lain adalah keselamatan”.Selanjutnya, dengan mengutip Kejadian 2:15 dikatakan bahwa “sumber dasar bagi visi dan misi Kristen, yaitu memelihara kehidupan yang diciptakan Allah”. Pada bagian kesimpulan Dr. Kobong menegaskan lagi bahwa “Visi bertolak dari kehidupan sejahtera yang diciptakan Allah menuju kepada Kerajaan Allah. Visi dasar dari dan untuk segala visi Injili ialah visi kehidupan”. Pdt. Dr. Sostenes Sumihe, M.TH. yang mengulas Tema Perayaan Hari Pekabaran Injil 2003 secara khusus menekankan bahwa “Visi Mansinam mengenai misi dan pembangunan Papua adalah bersumber dan berlangsung dalam nama Allah serta ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dengan memerdekakannya dari berbagai tindakan yang mengabaikan dan menindas nilai kemanusiaan”. Dan bahwa “visi itu mesti juga mendasari kegiatan pemerintahan di Papua, khusus dalam rangka pelaksanaan di era Otonomi Khusus ini. Pembangunan itu harus dapat memerdekakan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, keterasingan, dan kemiskinan. Pembangunan yang dijalankan dalam rasa takut akan Tuhan membawa sikap kepedulian yang tinggi terhadap orang lain dan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Ini telah dibuktikan oleh Ottow dan Geissler dalam pekerjaan mereka”.
Gubernur Barnabas Suebu secara lebih popular merumuskan visi pembangunan di Papua dengan bahasa yang lebih konkrit dan dapat dimengerti rakyat sehingga lebih mudah direncanakan dan dijabarkan dalam program dan proyek, yang hasilnya adalah pendidikan yang lebih baik, kesehatan dan gizi yang lebih baik, ekonomi rakyat yang lebih baik, rumah yang lebih baik, dan kehidupan beragama yang lebih baik.
Karena itulah inti dari visi pembangunan yang akan melandasi misi dan program aksi bersama semua gereja di Papua, yakni kehidupan manusia, menjadi konkrit dan dapat dijabarkan, baik dalam kebijakan dan program yang bersifat internal gerejawi maupun melalui kerjasama kemitraan dengan pemerintah dan berbagai kelompok dalam masyarakat di Papua, termasuk masyarakat industri/dunia usaha. Dan program aksi bersama itu harus menempatkan manusia sebagai titik pusat dan sasaran akhir pembangunan, selain sebagai pelaku aktif dari aktivitas yang ingin dilaksanakan di masa depan.

2. Program Aksi Bersama
a. Internal Institusi Antargereja di Papua. Aksi Bersama Gereja-gereja hendaknya difokuskan pada sejumlah kegiatan yang bersifat strategis, di ataranya :
1) Program Pendidikan Oikumenis HBS yang kemudian berubah nama menjadi SMA Gabungan di Jayapura, yang merupakan salah satu program bersama yang telah diselenggarakan oleh Gereja Katholik dan GKI pernah menjadi SMA terbaik di Papua, bahkan menduduki ranking pada tingkat nasional. Setelah dikelola oleh suatu Yayasan, SMA ini tidak lagi menonjol sebagai sekolah yang unggul. Apa yang salah?
Dalam kaitan dengan program bersama di bidang pendidikan, pola pendidikan berasrama merupakan salah satu program yang dapat dikelola secara bersama. Pendidikan berpola asrama oikumenis dapat dilakukan pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA secara selektif di beberapa daerah. Sistem perguruan Kristen Terpadu dari TK/SD hingga SLTA pada beberapa kota Kabupaten/Kotamadya merupakan salah satu model yang bias diterapkan. Selain memperhatikan bidang-bidang studi bersifat strategis, hendaknya diprioritaskan pendidikan kejuruan, baik pada tingkat SLTP (SLTP Kejuruan) maupun SMK.
Pendekatan seperti ini tidak saja akan berguna dalam membina komunitas Kristen yang esa, yang oikumenis, tetapi juga penting dalam rangka pembinaan kehidupan bersama yang harmonis dalam masyarakat kita yang pluralistik sebagai sesama warga bangsa dan sesama manusia di Papua.

2) Program Pengkaderan Tenaga Kerja Bermutu
(a) Program PUSPENKA (Pusat Pendidikan Kader) GKI di Sentani didirikan dengan satu maksud yang sangat baik, namun tidak dapat dikembangkan sebagaimana mestinya, al karena dukungan personel dan biaya yang tidak memadai. PUSPENKA ini merupakan salah satu aset yang tersedia dan dapat dijadikan pusat pengkaderan bersama semua gereja dengan variasi program yang dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam memasuki dunia kerja dan upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola potensi sumber daya alam di sekitarnya secara produktif. Pusat sejenis dapat diselenggarakan di tempat lain di Papua sesuai kebutuhan.
(b) Program Pengkaderan Tenaga Ahli pada tingkat perguruan tinggi sebagai lembaga strategis merupakan keharusan. Program ini dilakukan di perguruan tinggi negeri dan swasta Kristen di Papua dan daerah lain di Indonesia atau di luar negeri melalui pola beasiswa dengan sistem kontrak atau ikatan dinas. Bidang keahlian yang diprioritaskan, hendaknya disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pembangunan di Papua, dengan selalu berorientasi pada perkembangan nasional, regional, dan global.

3) Program Pengkajian dan Pengembangan Program Aksi Bersama ini dimaksudkan agar perguruan tinggi Kristen di Papua dengan dukungan pakar theologia dari Gereja Katholik dan Gereja-gereja Protestan menjadi “Dapur Pemikir” untuk menyiapkan pikiran, gagasan, dan hasil kajian yang sesuai dengan visi dan misi Injili yang dapat disumbangkan kepada pihak pemerintah daerah, DPRP, MRP, dan pihak lain yang berkepentingan dan peduli terhadap pembangunan masyarakat di Papua. Selain untuk pengembangan pola-pola pelayanan rohani kepada warga Gereja, juga tentang pola-pola baru yang relevan dalam pembangunan masyarakat.
4) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi. Sebagaimana disebutkan di depan, mutu kesehatan dan gizi yang baik sangat berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia karena senantiasa terkait dengan mutu kehidupan manusia dan masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang. Karena itulah, program aksi pelayanan di bidang kesehatan dan gizi, selain oleh pemerintah dan pihak lain dalam masayarakat, merupakan program yang bernilai strategis dan dapat dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian semua sumber daya yang dimiliki oleh masing- masing lembaga gereja yang selama ini melayani secara terpisah, berupa Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium, tenaga medis dan dokter dapat digunakan secara optimal untuk melayani warga Gereja dan masyarakat Indonesia di Papua secara keseluruhan. Program-program Aksi Bersama seperti ini pada hakekatnya merupakan wadah pelayanan, persekutuan, dan kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua, sekaligus sebagai sumbangan yang berguna bagi pembangunan daerah dan masyarakat di era OTSUS.

C. Partisipasi Gereja dalam Pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan Pelayanan Gereja serta lembaga-lembaga pelayanannya selama ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional di Papua. Pada hakikatnya sebagian rakyat yang mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah juga warga Gereja dan sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah haruslah disyukuri. Karena itu pula Gereja tidak dapat dan tidak boleh menempatkan diri di luar sistem kemasyarakatan di daerah ini dan hanya mau berfungsi sebagai pemerhati dan kritikus. Dalam kaitan dengan program kemitraan Gereja dengan Pemerintah, Sidang Raya XII PGI 1994 menegaskan bahwa “Gereja berpartisipasi dan melayani dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dengan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, yaitu kesejahteraan, keadilan, kebebasan, persaudaraan, perdamaian, dan kemanusiaan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dunia ini dengan kedatangan kerajaan-Nya. Dalam menghadapi tantangan untuk berpartisipasi dan melayani dalam pembangunan nasional secara bersama-sama dengan melihat seluruh Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah bagi kesaksian dan pelayanan bersama, Gereja-gereja terpanggil untuk membarui, membangun, dan mempersatukan Gereja serta mengusahakan kemandirian di bidang teologi, daya, dan dana” (Visi Gereja Memasuki Milenuim Baru, halaman 163).

1. Partisipasi dalam Pelaksanaan OTSUS Partisipasi Gereja dalam mendukung dan melancarkan program-program pemerintah selama ini telah berlangsung dengan baik. Ke depan masih diperlukan penyesuaian dalam pola serta jenis pelayanannya agar kehadiran Gereja memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Di samping bermitra dengan pemerintah dalam program-program yang terkait dengan pembinaan kehidupan beragama dan perannya yang penting dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan, Gereja juga terpanggil untuk mendukung pelaksanaan UU OTSUS di Papua secara berkelanjutan. UU ini telah mengisyaratkan banyak hal yang akan melibatkan Gereja dan lembaga-lembaga pelayanannya yang dapat dijabarkan dan didukung pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

a. Partisipasi melalui Majelis Rakyat Papua. Kedudukan MRP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 bersifat strategis dan penting. Bersama-sama dengan unsur adat dan perempuan, diharapkan lembaga MRP mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak asasi penduduk asli Papua yang selama ini dirasakan belum cukup adil diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan DPRD karena kendala struktural birokrasi di Indonesia. Karena itu hendaknya kehadiran wakil-wakil Gereja di dalam lembaga ini tidak sekedar berfungsi memperjuangkan kepentingan gereja-gereja, tetapi adalah untuk menyuarakan dan membela kepentingan manusia Papua serta umat beragama di provinsi ini. Dengan demikian komitmen nasional itu diinterpretasikan dan direalisasikan sebagai bagian dari kehadiran dan pekerjaan Injil dalam arti yang seluas-luasnya.

b. Partisipasi dalam Penyiapan Materi PERDASUS dan PERDASI. Sesuai dengan hakekat dan proses lahirnya UU OTSUS, yakni dari, oleh, dan untuk masyarakat Papua maka Gereja di daerah ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penting untuk memberikan kontribusi dalam upaya menyiapkan pikiran, konsep, dan materi yang berkaitan dengan penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU tersebut. PERDASUS dan PERDASI di tingkat provinsi yang sebagian sedang dipersiapkan dan PERDA sebagai penjabaran pelaksanaan di tingkat kabupaten / kota memerlukan masukan dari segenap komponen masyarakat Papua. Dan Gereja, melalui lembaga- lembaga pelayanannya serta “Dapur Pemikir” yang disebutkan sebelumnya perlu secara proaktif memberikan sumbangannya, bekerjasama dengan Tim Penyusun Konsep PERDASUS dan PERDASI dari Pemerintah Daerah dan melalui dinas teknis terkait. PERDASUS yang menyangkut pembinaan umat beragama dan secara khusus penghormatan terhadap dan pelaksanaan mengenai nilai-nilai Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di tanah ini merupakan salah satu contoh betapa pentingnya pihak Gereja secara proaktif memberikan sumbangannya bagi kepentingan bersama di provinsi ini.

c. Partisipasi dalam Pengawasan Masyarakat. Peranan lain menyangkut pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan dari UU OTSUS. Selain pengawasan yang bersifat struktural dan melekat pada sistem pemerintahan dan pengawasan politik oleh DPRP dan MRP maka pengawasan dari dan oleh masyarakat sangat diperlukan, sehingga para pemimpin dan pelaksana pembangunan, baik oleh institusi dan pejabat pemerintah maupun oleh pelaku pembangunan lainnya senantiasa bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhak dan menjadi sasaran utama.

D. Gereja sebagai Mitra Masyarakat Industri/Dunia Usaha dalam Pembangunan Masyarakat.
1. Partisipasi dalam Program Pengembangan Masyarakat. Sebagaimana dicontohkan di depan tentang partisipasi aktif pihak Gereja dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika dengan program pengembangan masyarakat yang dikelola PTFI, di era OTSUS partisipasi Gereja dan lembaga- lembaga pelayanannya semakin diperlukan. Penjabaran dan pelaksanaan dari UU tersebut, terutama berkenaan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat, soal- soal yang menyangkut HAM, program sosial bagi masyarakat kurang beruntung dan kelompok masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi yang berada di sekitar daerah pengembangan industri amat relevan untuk mendapatkan perhatian dari Gereja. Dengan demikian diharapkan, selain peranserta pemerintah daerah, kehadiran Gereja melalui wakil-wakilnya dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memecahkan masalah-masalah yang dapat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan nilai tambah yang bersifat rohani bagi penduduk setempat dan warga perusahaan yang bersangkutan.

2. Pengembangan Masyarakat dengan Pola “Tiga Tungku Plus”. Di masa depan, bilamana iklim investasi di Indonesia dan khususnya di Papua akan lebih kompetitif dan lebih menarik penanam modal di bidang sumber daya alam, diharapkan industri berskala besar menanamkan investasinya di wilayah ini. Masuknya industri besar ke Papua akan memberikan dampak yang positif bagi daerah dan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan daerah, dan dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bilamana perusahaan tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki visi, misi, dan kebijakan pembangunan yang peduli terhadap masyarakat pemilik hak ulayat adat di wilayah kerja perusahaan.
Partisipasi Gereja dalam hal ini terutama berkenaan dengan pengembangan Pola “Tiga Tungku Plus” yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat asli setempat, Gereja, LSM bervisi pembangunan, perguruan tinggi/pakar IPTEK yang relevan, dan pihak perusahaan. Pengalaman PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika telah menunjukkan bahwa walaupun masih banyak kekurangan dan tantangan yang dialami, pola kemitraan seperti ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang konkrit bagi masyarakat.

3. Partisipasi dalam Pengembangan SDM yang Bermutu. Pengembangan SDM yang bermutu melalui program-program pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sangat penting dilakukan dalam suatu pola kemitraan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pengalaman Gereja dalam mengelola pendidikan berpola asrama, pembinaan terhadap siswa dan mahasiswa yang berasal dari latarbelakang sosial budaya yang berbeda dengan budaya modern atau budaya korporasi, pelayanan di bidang kesehatan, dan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dapat digunakan dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat, terutama di lingkungan perusahaan pengelola SDA yang baru beroperasi di daerah ini. Dengan demikian sejak awal dapat dicegah atau diminimalkan dampak yang merugikan dari kegiatan tersebut serta dioptimalkan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat dan daerah.

V. REKOMENDASI DAN PENUTUP

A. Rekomendasi Dari uraian di atas, berikut dicatat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Gereja-gereja di Papua, di antaranya :

1. Tema perayaan Hari Pekabaran Injil 2003, yakni “Pembangunan Papua dimulai dari Mansinam” hendaknya digumuli dan dipercakapkan lebih lanjut agar makna dari tema tersebut dapat dihayati dan diyakini kebenarannya baik oleh warga Gereja maupun pihak pemerintah dan kelompok masyarakat lain di Papua. Dengan demikian ada pertanggungjawaban dari pihak Gereja terhadap arti penting tema ini, baik dari segi theologia maupun dari sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Gereja-gereja di Papua perlu melakukan evaluasi dan perumusan ulang terhadap visi dan misi masing-masing Gereja dan merumuskan visi dan misi bersama yang sesuai dengan makna Injil serta seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan di Indonesia, dan secara khusus di wilayah ini. Dengan demikian kehadiran Gereja sebagai garam dan terang di dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan dan konflik sosial di Papua.

3. Gereja-gereja di Papua perlu menyusun program-program aksi bersama dalam melaksanakan tugas-panggilannya sehingga potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing gereja dapat didayagunakan bersama secara efisien dan berhasilguna. Program aksi bersama di bidang theologia, sumber daya manusia, dan dana perlu dilakukan agar lembaga-lembaga pelayanan Gereja semakin mandiri dalam perannya sebagai pelopor, perintis, dan agen pembaru di masa-masa yang akan datang.

4. Gereja dan umat Kristen di Papua berkewajiban untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan UU OTSUS bagi Provinsi Papua. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, sosialisasi dan pendalaman terhadap UU tersebut, melakukan pengkajian untuk menghasilkan pemikiran dan gagasan yang dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah dalam menyusun PERDASUS, PERDASI, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh “Dapur Pemikir” yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi Kristen dengan melibatkan pakar-pakar theologia dan warga Gereja yang mengabdi di perguruan tinggi negeri, di pemerintahan dan di masyarakat.
5. Gereja sebagai mitra pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat industri/dunia usaha hendaknya membuka diri untuk bekerja sama dalam program pengembangan masyarakat di daerah industri sebagai upaya bersama untuk membina dan memajukan masyarakat, khususnya penduduk asli di daerah ini. Pola “Tiga Tungku Plus” yang telah dikembangkan di daerah Mimika adalah contoh yang dapat digunakan serta disesuaikan dengan kondisi daerah, keadaan masyarakat, dan kemampuan dari perusahaan yang berkepentingan.

B. Penutup
Partisipasi Gereja dan umat Kristen di Indonesia, khususnya di Papua, dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila amat penting dan strategis sebagai bagian dari misi Injil Kerajaan Allah untuk menyejahterakan manusia. Karena itu misi tersebut harus terus dikembangkan, diperbarui, dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dengan memperhatikan perkembangan regional dan global. Dalam kaitan itulah langkah bersama semua gereja di Papua untuk melakukan aksi bersama baik yang bersifat internal gerejawi maupun dalam kaitan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat industri/dunia usaha di Papua kiranya berdampak positif bagi pembangunan nasional di provinsi ini dalam jangka panjang. Tanggung jawab Gereja dan umat Kristen di Papua dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan daerah dan masyarakat di era OTSUS sangat besar. Secara kuantitas, jumlah penduduk beragama Kristen merupakan mayoritas di daerah ini. Namun, secara kualitas, jumlah yang besar itu belum cukup berarti sebagai sumber daya pembangunan yang produktif justru karena mayoritas dari penduduk beragama Kristen masih menyandang kelompok masyarakat yang tidak/kurang berpendidikan, kurang terampil, miskin dan berpenghasilan rendah, terbelakang, termarginalisasi di daerah perkotaan atau hidup di daerah yang terisolasi dan terpencil, jauh dari pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Dan potensi yang besar ini harus dibina, dikembangkan, dan didayagunakan secara baik agar menjadi kekuatan pembangunan yang berguna.
Karena itu pula program aksi bersama gereja-gereja di Papua hendaknya menjadikan masalah rendahnya mutu sumber daya manusia Kristen sebagai program prioritas.
UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu jawaban yang konkrit dari pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap tuntutan, kehendak, dan reaksi masyarakat Papua yang hak-haknya diabaikan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu hendaknya kebijakan tentang otonomi khusus yang telah mulai dilaksanakan di Papua didukung penuh oleh segenap warga Gereja di tanah ini. Para pimpinan gereja dan perguruan tinggi Kristen di Indonesia, khususnya di Papua, hendaknya bersikap positif terhadap kebijakan tersebut dan secara proaktif memberikan kontribusi pemikiran yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah, DPRP, dan MRP dalam menjabarkan UU ini sehingga penerapannya sesuai dengan semangat, nilai-nilai dasar, dan alasan-alasan yang melatarbelakangi penyusunannya. Dengan demikian, dalam pemahaman sebagai Gereja, UU OTSUS menjadi bagian penting dari pekerjaan Tuhan melalui Injil dan karena itu akan memberi berkat bagi banyak orang.

Nama : Yosin Kogoya
Nim : 06 301 408
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jurusan : Administrasi Negara
Matakuliah : SOSIOLOGI POLITIK
FISIP – UNIVERSITAS CENDERAWASIH

http://www.jhosin.co.cc

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 22, 2009 in MATERI-MATERI

 

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s